Jakarta, Petrominer — Indonesian Petroleum Association (IPA) mendesak Pemerintah untuk mulai memberikan insentif eksplorasi dan menghapuskan hambatan-hambatan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Alasannya, kegiatan eksplorasi di Indonesia saat ini sudah sangat rendah. Begitu pula, jumlah sumur yang dibor dalam beberapa tahun terakhir sangat sedikit dan tanpa temuan yang signifikan.

“IPA mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera memulai insentif eksplorasi dan menghapuskan hambatan-hambatan investasi untuk KKS baru dan KKS yang sedang berjalan,” ujar Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, Jum’at (13/5).

Menurut Wajong, peningkatan eksplorasi akan berakibat pada peningkatan produksi. Sementara mekanisme untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi, seperti pemberian insentif dan penghapusan hambatan investasi, akan menguntungkan semua pihak.

Insentif dan penghapusan hambatan tersebut di antaranya adalah skema sliding-scale yang menarik, penghapusan pemajakan tak langsung pada tahap eksplorasi, insentif fiskal yang bersaing secara global, ring-fencing yang berlaku pada lingkup negara, penyederhanaan izin dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga kementerian

“Penyelesaian tantangan ini akan memungkinkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” paparnya.

Kegiatan eksplorasi di Indonesia saat ini, sudah sangat rendah. Jumlah sumur yang dibor beberapa tahun terakhir sangat sedikit dan tanpa temuan yang signifikan. Situasi ini diperparah dengan turunnya harga minyak pada 2014 hingga 2016 ini. Industri migas Indonesia berada pada tahap kritis karena produksi yang terus menurun dan permintaan yang terus meningkat, dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Di sisi lain, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) membayarkan biaya yang timbul selama tahap eksplorasi, dan kebanyakan dari mereka tak dapat melanjutkan ke tahap produksi dan tidak mendapatkan perlakuan pengembalian biaya (cost recovery). Meskipun begitu, Kontraktor masih menghadapi kesulitan yang sangat berat dalam perizinan dan persetujuan pada tahap eksplorasi. Proses perizinan dan persetujuan pada tahap eksplorasi hendaknya disederhanakan.

Majong menegaskan, insentif yang menarik adalah mengizinkan satu kontraktor untuk memegang lebih dari satu KKS selama tahap eksplorasi. Kontraktor yang sama dapat melakukan kegiatan eksplorasi pada beberapa area kontrak. Apabila ditemukan cadangan yang ekonomis, pada kontraktor tersebut akan diterapkan ring-fencing.

“Bagi Kontraktor yang sudah pada tahap produksi, IPA merekomendasikan untuk tidak diberlakukan ring-fencing dalam area kontrak. Pasalnya, biaya eksplorasi akan mendapatkan cost recovery dari produksi yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, guna memberikan kepastian akan bagaimana bagi hasil KKS antara pemerintah dan kontraktor KKS, IPA mendesak agar KKS disetujui menurut post-tax basis. Dengan begitu, bagi hasil untuk pemerintah didapatkan dari bagian pemerintah terhadap ekuitas migas tersebut ditambah pajak terhadap perusahaan induk dan anak perusahaan di Indonesia.

“Untuk menjaga kesepakatan penting ini, pihak pemerintah menanggung dan membebaskan (assumed-and-discharged) pajak lainnya. IPA menghendaki prinsip ini dapat diterapkan untuk tahap eksplorasi dan produksi,” ujar Majong.

Dia menegaskan, kepastian pajak akan didapatkan jika pemerintah menerapkan peraturan khusus (lex-specialis) pada rezim pajak untuk industri hulu migas. Insentif pajak seperti ini tentu akan membantu mempromosikan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia.

“Insentif tersebut menunjukkan efek yang baik bagi investor yang dapat memberikan nilai tambah dan tingkat pengembalian investasi yang layak. Sehingga akan mendorong para investor melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan di Indonesia,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here