PLTP Dieng unit 1, Jawa Tengah, yang dikelola oleh Geo Dipa Energi.

Jakarta, Petrominer – Pemenuhan energi membutuhkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tidak hanya melihat kepentingan jangka pendek. Karena itulah, diperlukan penyusunan kebijakan yang berbasis kenyataan untuk memastikan target bauran energi nasional, sebagai prasyarat ketahanan dan kemandirian energi bisa dicapai.

Menurut Ketua Bimasena Energi, Subroto, tersedianya energi untuk Indonesia di tahun 2050 itu penting bagi semua jenis energi. Sementara masalah transisi dari energi fosil ke energi terbarukan tidaklah mudah, karena perlu waktu dan modal.

“Diagnosa dari keadaan energi yang dalam kondisi krisis adalah sudah waktunya memikirkan kembali Kebijakan Energi Nasional,” ungkap Subroto dalam sambutan pembuka Webinar Seri Kedua yang diadakan Bimasena Energy Dialogue, dengan tema “Menuju Bauran Energi 2050: Evaluasi Kebijakan Energi Nasional (KEN)”, Senin malam (28/9).

Webinar tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pertambangan dan Energi Nasional ke-75. Momen peringatan ini menjadi penting untuk melihat kembali amanat dalam KEN dalam perwujudan target bauran energi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 79 tahun 2014.

Webinar menghadirkan pembicara Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto, ekonom energi Widhyawan Prawiraatmadja. Didampingi beberapa panelis, yakni Yusak Setiawan (migas), Hendra Sinadia (pertambangan batubara), Riki F. Ibrahim (panasbumi), Togar Sitanggang (biofuel), Ananda Setiyo Ivannanto (EBT) dan Djarot S. Wisnubroto (nuklir).

Sesi panel ini ditanggapi dari sisi kebijakan energi dan tata negara oleh Andang Bachtiar (pengamat energi), Zainal Arifin Mochtar (pakar hukum tata negara), dan refleksi peran energi terhadap penghidupan masyarakat oleh peneliti ekonomi Tri Widodo

Para panelis sepakat bahwa pencapaian bauran energi nasional penting untuk mendukung kemandirian dan ketahanan energi serta pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Apalagi, bauran energi nasional ini juga bertujuan untuk mengurangi dependensi total terhadap energi fosil dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, selain juga ikut berkontribusi dalam agenda global pengurangan emisi gas CO2.

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), melalui target Bauran Energi 2050, Indonesia merencanakan komposisi energi yang lebih berimbang dengan pengurangan energi fosil menuju peningkatan energi baru terbarukan (EBT). Saat ini dalam bauran energi nasional, sektor migas masih memainkan peran penting dengan porsi 53,7 peresn, batubara 37,15 persen, dan EBT 9,15 persen. Selanjutnya ke depan, lansekap energi akan berubah menjadi minyak dan gas (44 persen), EBT (31 persen), dan batubara (25 persen).

Namun menurut Andang, perlu peninjauan ulang KEN. Caranya, dengan merombak berdasar data yang realistis (evidence based policy). Dia juga melihat ada politik populisme yang membuat kebijakan energi tidak berjalan, selain faktor politik anggaran.

“Dalam aturan KEN, esensi utamanya adalah perubahan paradigma bahwa energi itu modal pembangunan nasional bukan devisa semata. Politik energi itu myopik, kebijakan energi itu harus visioner atau jangka panjang,” tegas Andang.

Hal senada juga disampaikan Zainal. Dia melihat bahwa implementasi KEN secara konsisten masih terlalu lemah.

“Dasar kelemahannya adalah ketiadaan cetak biru yang baku, dukungan politik kuat, dan keniscayaan untuk implementasi yang konsisten,” ungkap Zainal.

Ananda Setiyo Ivannanto melihat tren pertumbuhan konsumsi energi tidak sejalan dengan cetak biru bauran energi yang telah ditetapkan dalam KEN selama lima tahun terakhir ini.

Menurutnya, banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Misalnya, kewenangan yang tumpang tindih dan filosofi EBT yang harus bersaing dengan existing energi fosil.

“Dari helicopter point of view, EBT harus bersaing dengan energi fosil, tanpa support insentif. Ibarat bayi harus langsung bisa lari dengan proyek skala kecil, untuk capai skala ekonomis harus proyek besar-besar,” jelas Ivannanto.

Riki F. Ibrahim melihat ada beberapa kendala yang dihadapi sektor energi panasbumi, salah satunya dalam menentukan keekonomian proyek karena berbenturan dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik oleh sebagaimana diamanatkan dalam Permen ESDM Nomer 50/2017.

Dengan patokan BPP saat ini, tegas Riki, hampir tidak mungkin untuk mencapai harga keekonomian panasbumi. Untuk itu, dia menegaskan perlu ada kebijakan terobosan untuk sektor tersebut. Salah satunya dengan membentuk holding Energi Terbarukan.

FX Sutijastoto mengakui salah satu kendala pengembangan EBT adalah harga yang masih tinggi, karena pasar EBT masih kecil, sehingga belum mencapai skala keekonomian.

Dari sektor migas, kekhawatiran transisi yang memadai dari energi fosil ke energi terbarukan juga disampaikan Yusak Setiawan. “Tidak ada temuan besar dalam lima tahun terakhir, sehingga ada celah yang besar dengan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN),” katanya.

Sementara Hendra Sinadia mengatakan jika bicara ketahanan energi, banyak perubahan yang terjadi dalam lima tahun terakhir, termasuk beberapa isu global seperti perubahan iklim dan ratifikasi Paris Agreement yang mendorong percepatan atau game changer transisi energi.

Hal serupa juga dilontarkan Togar Sitanggang yang menyebutkan kelapa sawit bisa menjadi berbagai sumber bahan bakar, tidak hanya biodiesel, namun juga bioavtur, dan biogas.

Adapun posisi energi nuklir tetap perlu dipertimbangkan. “Meskipun dalam kebijakan disebut sebagai pilihan terakhir, nuklir memiliki kelebihan sebagai base load energi yang bisa bertahan hingga 60 tahun,” ujar Djarot Wisnubroto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here