Jakarta, Petrominer – Optimasi proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) yang akan berproduksi dalam enam tahun mendatang menjadi peluang untuk memenuhi target energi primer tahun 2025. Ini tentunya harus dilakukan dengan upaya percepatan produksi dan juga pemanfaatan teknologi.

Menurut Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Fatar Yani Abdurrahman, percepatan produksi proyek-proyek yang saat ini sedang dikerjakan bisa menjadi solusi utama untuk memenuhi pasokan energi primer mendatang. Pasalnya, hingga saat ini relatif belum ada lagi ditemukan giant discovery untuk minyak bumi.

“Hingga tahun 2027 nanti, setidaknya ada 42 proyek hulu migas yang akan menambah produksi sebesar 1,1 juta barrel oil equivalent per day (BOEPD). Proyek-proyek tersebut akan mendatangkan investasi senilai US$ 43,3 miliar,” ujar Fatar dalam acara media briefing, Kamis (8/8).

Deputi Operasi SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman.

Saat ini, menurutnya, SKK Migas sedang berupaya mencapai produksi nasional sebesar 1 juta barrel oil per day (BOPD) dalam enam tahun mendatang. Hal itu merupakan tantangan tersendiri juga bagi kontraktor migas untuk agresif mencari wilayah eksplorasi.

Namun untuk mempercepat proyek hulu migas diperlukan kecepatan pengambilan keputusan dari KKKS. Pasalnya, lebih dari 20 wilayah kerja (WK) Migas akan dikelola oleh KKKS baru dengan komposisi 60 persen merupakan mature asset.

“Sekarang yang kita lakukan adalah mempercepat onstream production. Kedua, dari sisi produksi dapat mengandalkan Enhanced Oil Recovery (EOR) dan work over. Kalau kita do nothing, makanya nanti tidak bisa dapat apa-apa,” ujar Fatar.

Perizinan

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur IPA, Nanang Abdul Manaf. Menurut Nanang, tantangan untuk memenuhi kebutuhan energi primer yang ada harus dipandang dengan optimis. Tidak ada kata lain untuk meningkatkan produksi selain melakukan eksplorasi dan penggunaan teknologi EOR.

“Karena migas sudah ada di lapangan tersebut, maka harus dipikirkan bagaimana meningkatkan recovery factor. Kondisi primary sebesar 25-35 persen, berarti masih sisa sekitar 75-70 persen yang harus diangkat. Nah, untuk mengangkatnya diperlukan teknologi,” tegas Nanang.

Nanang Abdul Manaf.

Apalagi, tegasnya, dari 60 basin atau cekungan yang ada di Indonesia, saat ini baru sekitar 16 cekungan yang dimanfaatkan.

Namun untuk bisa segera memanfaatkannya, menurut Nanang, investor migas sangat berharap penyelenggaraan perizinan untuk investasi di Indonesia dibuat lebih sederhana dan berada di bawah satu payung kelembagaan. Dengan begitu, terjadi kolaborasi antar instansi yang terkait dan proses perizinan dapat berjalan lebih cepat.

Diakui oleh Nanang, saat ini masih ditemukan adanya kebijakan yang tumpang tindih antara instansi yang satu dengan yang lainnya, termasuk antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan kondisi tersebut, fokus investor mencari migas pun akan terganggu karena ada beban pengurusan perizinan yang bertambah. Pemerintah seyogyanya memahami bahwa investor memiliki pilihan untuk menaruh investasinya di mana, apakah di Indonesia atau negara lainnya.

“Investor global bisa memilih akan berinvestasi dimana. Negara-negara lain juga menginginkan investasi itu. Sebagai investor, kita ingin berhadapan dengan aturan yang simpel, dan satu payung (lembaga) saja,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here