Kerjasama antara PLN dan Kantor Wilayah BPN se-Jawa Tengah ini dilakukan untuk mempercepat pengamanan aset yang dimiliki oleh PLN di wilayah Jawa Tengah.

Semarang, Petrominer – PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat pengamanan aset yang dimiliki oleh PLN.

Program ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada 12 Nopember 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada 27 Nopember 2019 lalu.

Disaksikan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penandatanganan kerjasama dengan BPN se-Jateng dilakukan dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset PLN dan Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Tengah, Selasa (14/7). Turut hadir pada kesempatan ini Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, Pimpinan KPK, Nawawi Pomolango, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Priyanto, dan jajaran Forkompimda Jawa Tengah lainnya.

Menurut Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali PLN, Haryanto WS, kerja sama tersebut adalah bentuk komitmen untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki PLN. Ini dilakukan demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Sampai dengan akhir tahun 2019, PLN memiliki 92.213 persil tanah yang terdiri dari 28.282 persil tanah (30,67 persen) sudah bersertifikat dan 63.931 persil tanah (69,33 persen) belum bersertifikat,” ujar Haryanto.

Tahun 2020 ini, PLN merencanakan program sertifikasi tanah dengan target 40.878 persil sertifikasi baru. Dengan begitu, pada akhir tahun 2020, aset bersertifikat mencapai 75 persen.

Di Jawa Tengah, Pemerintah Daerah telah berhasil menerbitkan kurang lebih 609 sertifikat baru selama tahun 2020. Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan ini, secara simbolis diserahkan sebanyak 1.340 dokumen pendukung sertifikasi persil tanah lainnya untuk dapat diproses lebih lanjut. Ini adalah bagian dari 2161 persil tanah PLN di Provinsi Jawa Tengah yang akhir tahun 2019 belum bersertifikat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here