Jakarta, Petrominer – Sikap Pemerintah yang mempercayakan hak pengelolalaan blok minyak dan gas bumi (migas) terbesar di Tanah Air, Blok Rokan, kepada PT Pertamina (Persero) mendapat apresiasi berbagai pihak. Termasuk di antaranya, Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang.
“Kita sambut positif, karena kembalinya 100 persen pengelolaan Blok Rokan kepada anak bangsa memang merupakan aspirasi nasional. Kita apresiasi,” tegas Hatta Taliwang, Jum’at (3/8).
Menurutnya, sikap Pemerintah sangat tepat asal tidak ada rekayasa. Dengan mempercayakan hak pengelolaan sepenuhnya kepada Pertamina, berarti mempercayakan BUMN tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena dari sisi kompetensi, BUMN sebenarnya memang sanggup melakukan itu. Dilihat dari segi sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan bahkan finansial, tak perlu diragukan.
“Tak kalah penting. Setelah mempercayakan Blok Rokan kepada BUMN kita, semoga Pemerintah juga menyusul mempercayakan blok-blok lain supaya nasionalisasi berjalan. Semua itu demi kesejahteraan bangsa kita,” ujar Hatta.
Sebelumnya, keputusan Pemerintah terkait pengelolaan Blok Rokan disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar. Menurut Arcandra, keputusan itu diambil setelah Pemerintah melakukan evaluasi dalam beberapa bulan terakhir, termasuk setelah melihat proposal yang masuk. Dengan demikian, Pemerintah lewat Menteri ESDM menetapkan pengelolaan Blok Rokan mulai tahun 2021 selama 20 tahun ke depan diberikan kepada Pertamina.
Arcandra menyebut, terdapat tiga faktor yang menjadi pertimbangan dalam keputusan terkait Blok Rokan. Yaitu diskresi Menteri ESDM, signature bonus, dan potensi pendapatan negara.
Dari faktor diskresi Menteri, misalnya, Pertamina hanya meminta diskresi 8 persen kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah sepakat dengan usulan Pertamina tersebut.
Dari sisi signature bonus, Pertamina menawarkan US$ 784 juta atau setara Rp 11,3 triliun. Selain itu, juga ditambah dengan komitmen kerja pasti selama lima tahun sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun. Sedangkan dari sisi pendapatan, Pertamina menawarkan potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan sebesar US$ 57 miliar atau sekitar Rp 825 triliun.
Tinggalkan Balasan