Jakarta, Petrominer – Keterlibatan Pemerintah Daerah diperlukan dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT). Karena itulah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pemda sebagai penerima manfaat memiliki tanggung jawab dalam memelihara infrastruktur EBT agar dapat beroperasi maksimal.
Menurut Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, pihaknya tidak memiliki sumberdaya yang cukup untuk merawat semua infrastruktur EBT yang lokasinya berada di daerah-daerah terpencil di Indonesia.
“Untuk itu diperlukan upaya percepatan serah terima kepada Pemda,” ujar Rida dalam acara Seminar Nasional “Energi Baru Terbarukan, Antara Harapan dan Realita (Hasil Pemeriksaan BPK RI), Selasa (12/12).
Dia menjelaskan, selama ini serah terima aset kepada Pemda yang terkendala oleh proses yang panjang, terutama dengan nilai di atas Rp10 miliar karena memerlukan izin Presiden. Hal itu tentu harus dipermudah. Untuk itu, pada masa mendatang dalam membangun infrastruktur EBT akan dibuatkan pernyataan kesanggupan Pemda untuk menyediakan lahan, menerima dan merawat yang akan dibuat sebelum aset tersebut dibangun.
Sejak 2011 hingga 2017, infrastruktur EBT yang sudah dibangun mencapai 738 unit dengan kapasitas sebesar 51.201 KW. Pembangkit listrik EBT tersebut merupakan pembangkit ramah lingkungan berskala kecil yang lokasi yang tersebar. Karena umumnya berada di daerah terpencil, jadi membutuhkan biaya tinggi saat melakukan peninjauan untuk perawatan.
Di tempat yang sama, Anggota BPK, Rizal Djalil, mengungkapkan pentingnya pengembangan EBT untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Inilah yang mendorong BPK untuk merasa perlu melakukan pemeriksaan kinerja atas kontribusi EBT dalam bauran energi nasional
Beberapa kendala dalam penyerahan infrastruktur EBT oleh Kementerian ESDM di antaranya adalah kerusakan, proses hibah di Kementerian Keuangan, serta penggantian kepala daerah.
Rida mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa solusi mengenai permasalahan tersebut. Solusi yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan aset yang mengalami kendala operasional (rusak ringan dan rusak berat) baik yang disebabkan oleh faktor alam (banjir/ longsor) dan operasional dengan menyegerakan serah terima aset kepada pemda agar memudahkan operasi dan perawatan. Selain itu, pihaknya terus melakukan edukasi dan sosialisasi pendataan serta melaksanakan kerjasama operasi dengan PT PLN (Persero).
Tinggalkan Balasan