Jakarta, Petrominer – Para pengamat mendukung pengendalian harga batubara melalui penetapan harga jual batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) oleh pemerintah. Langkah ini diyakini bisa menjadi sarana berbagi beban antara pengusaha batubara dengan pemerintah dan PT PLN (Persero).

“Prinsipnya adalah menerapkan share gain and share pain, atau berbagai keuntungan dan juga beban,” ujar pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi, dalam acara diskusi publik bertema “Batubara untuk Siapa,” yang diadakan Forum Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FPEM), Rabu (21/2).

Fahmy menyatakan, usulan DMO menggunakan batas atas dan batas bawah, baik yang diajukan oleh PLN maupun Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI), sebenarnya merupakan solusi terbaik untuk berbagi. Usulan ini disebutnya lebih baik ketimbang harus menerapkan perhitungan berdasarkan besarnya biaya (cost) ditambah keuntungan (margin).

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai cara mencegah terjadinya proses kebangkrutan PLN, di mana harga batubara yang dijual di luar PLN dan diekspor 75 persen ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.

Nantinya skema DMO akan disempurnakan pada penghitungan HBA (Harga Batubara Acuan) yang dijual untuk PLN bagi energi pembangkit listrik. Sedangkan untuk batubara yang dijual di luar PLN dan untuk ekspor, harganya ditetapkan berdasar mekanisme pasar. Hal tersebut akan membuat pemerintah lebih fleksibel menentukan, agar harga listrik tetap terjaga stabil (wajar).

Pengendalian harga batubara, jelas Fahmy, juga merupakan jalan tengah untuk mengurangi beban PLN dengan sedikit mengurangi pendapatan pengusaha batubara. Apalagi, sejak bulan Agustus 2017, para pengusaha telah menikmati keuntungan winfall profit dari kenaikan harga batubara.

Seperti diketahui dalam beberapa tahun terakhir, harga batubara di pasar internasional terus melambung. Kondisi ini dirasa tidak mudah bagi PLN, yang sebagian besar pembangkitnya menggunakan batubara. Pada 2016, harga batubara mencapai Rp 630.000 per ton, lalu naik menjadi Rp 853.000 per ton di tahun berikutnya. Inilah yang diduga menyebabkan biaya penyediaan tenaga listrik PLN membengkak sampai Rp 16,18 triliun pada 2017.

“Dengan kondisi seperti itu, seharusnya PLN menaikkan tarif tenaga listrik (TTL). Namun mengingat dampaknya akan sangat terasa pada inflasi yang akan menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok dan juga pasti akan membebani masyarakat dengan daya beli rendah, maka saya menduga sampai tahun 2019, tarif tenaga listrik masih stabil,” papar Fahmy.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengemukakan bahwa naik atau turunnya harga batubara dalam setahun terakhir telah meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik secara signifikan. Karena itulah, peran pemerintah diperlukan untuk membuat kebijakan dan peraturan terkait harga batubara untuk melindungi kepentingaan PLN dan rakyat.

Menurut Marwan, pemerintah seharusnya bisa membuat aturan khusus untuk menetapkan harga khusus batubara bagi PLN. Pasalnya, kebijakan ini sama halnya ketika pemerintah membuat peraturan khusus untuk menetapkan harga gas yang murah untuk sektor industri.

“Seharusnya negara punya kewenangan dalam menetapkan aloksi dan harga batubara bagi optimalisasi pendapatan negara, termasuk juga mengatur biaya pokok produksi kelistrikan yang tepat. Batubara bukanlah semata-mata komoditas belaka. Batubara adalah sumber energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dengan segala multplier effect-nya,” tegasnya.

Sebagai catatan, akibat kenaikan harga batubara di pasar internasional, berbagai perusahaan tambang batubara di Indonesia meraup keuntungan besar. Namun apa yang didapat oleh pemerintah? Hanya tambahan royalti senilai Rp 1,3 triliun.

“Sejatinya batubara adalah milik negara dan perusahaan tambang itu sekadar memperoleh izin untuk mengeksploitasinya,” ujar Marwan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here