Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Muara Laboh di Solok Selatan, Sumatera Barat. (Supreme Energy)

Jakarta, Petrominer – Indonesia berada di peringkat teratas dalam pengembangan panasbumi di kawasan Asia. Namun, pengembang pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP) di dalam negeri merasa iklim investasi belum kondusif, terutama soal level playing-field dengan pembangkit listrik tenaga fosil.

Menurut Chief Strategy Officer Star Energy Geothermal, Agus Sandy Widyanto, terdapat tiga poin utama yang diharapkan pelaku usaha di sektor panasbumi, yakni soal perizinan, harga, dan perpajakan. Investor menginginkan adanya kesetaraan dengan pembangkit fosil.

“Tantangannya, bagaimana agar panasbumi bisa lebih efisien lagi. Harapan kami sebagai pengembang PLTP, bagaimana agar panasbumi bisa kompetitif dengan energi fosil,” ujar Agus dalam webinar SAFE Forum 2020, Jum’at (28/8).

Saat ini, kapasitas terpasang PLTP di Indonesia mencapai 2,1 giga watt (GW). Hal ini memposisikan Indonesia sebagai peringkat pertama di Asia dan kedua di dunia. Sementara di regional ASEAN, Indonesia sekarang nyaris disusul Filipina dengan kapasitas 1,9 GW.

Namun di sisi lain, pengembangan PLTP di Indonesia ternyata belum optimal. Pasalnya, harga listrik dari pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT), seperti panasbumi, masih relatif lebih mahal dibandingkan pembangkit konvensional (batubara).

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan harga listrik dari pembangkit panasbumi lebih mahal, misalnya keterbatasan infrastruktur dan koneksi, serta risiko eksplorasi yang tinggi. Soal infrastruktur jalan dan jembatan, sebagian besar kini belum tersedia. Eksplorasi energi primer untuk pembangkit panasbumi juga berisiko. Belum lagi, koneksi ke jaringan yang lebih kecil terbatas.

“Potensi solusi untuk panasbumi dari sejumlah tantangan yang ada, misalnya dengan mengadakan penggantian biaya infrastruktur terutama yang bersifat sosial. Selain itu, risiko eksplorasi juga sebaiknya ditanggung bersama pemerintah dan badan usaha,” ujar Agus.

Webinar Katadata Forum SAFE 2020 dengan tema “Unlocking Indonesia Geothermal Potential”, Jum’at (28/8).

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa salah satu tantangan pengembangan panasbumi memang competitiveness harga dibandingkan energi fosil. Hal ini mempengaruhi sisi kelayakan pengembangan suatu proyek panasbumi.

“Karena tantangan-tantangan itu, sekarang pemerintah sedang menyusun regulasi untuk untuk membuat tarif listrik pembangkit EBT lebih kompetitif. Sekarang sedang proses harmonisasi perpresnya oleh Kemenkumham. Di dalamnya akan diatur insentif,” ujar Direktur Panasbumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Ida Nuryatin.

Regulasi tersebut, menurut Ida, salah satunya akan memuat skema insentif guna mendorong investasi di sektor panasbumi. Salah satunya adalah kompensasi biaya eksplorasi yang akan dikerjakan pengembang.

“Hal ini bertujuan agar harga jual listrik dan PLTP lebih ekonomis. Yang pasti, regulasi berupa peraturan presiden (perpres) ini tidak hanya membahas tentang panasbumi, melainkan juga soal pembelian listrik EBT oleh PT PLN (Persero),” ungkapnya.

Malahan, Kementerian ESDM memproyeksikan akan terjadi penurunan harga sekitar 2,5 hingga 4 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh) apabila perpres tersebut diberlakukan. Peraturan ini juga diharapkan mampu membuat iklim investasi di sektor panas bumi lebih bergairah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here