Jakarta, Petrominer – Pemerintah sudah menjamin standar garam impor untuk keperluan industri di dalam negeri. Spesifikasi garam impor tersebut disebutnya cocok untuk digunakan kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi (migas). Hal ini diharapkan bisa mendorong para pelaku usaha untuk menggunakan garam impor bagi kegiatan pengeboran migas.

“Spesifikasi garam industri yang sudah standard mengharuskan kegiatan pengeboran minyak menggunakan garam industri yang berasal dari impor. Kebutuhan garam yang cukup banyak dan stabil menjadi peluang bagi para importir garam,” ujar Ismal dari PT Paragin, sebagai salah satu importir garam untuk industri.

Menurut Ismail, pihaknya telah bermitra dengan salah satu perusahaan pengeboran minyak, dan setiap tahun perusahaan mitranya itu membutuhkan 30 ribu ton garam industri. Meski kontrak kerjanya berjangka panjang, namun setiap tahun dilakukan evaluasi pengadaan garam tersebut.

“Kami harus mengimpor untuk proses eksplorasi di pertambangan. Pasalnya, spesifikasi garam industri bisa berbeda kadar Natrium Chlorida (NaCL), logam dan tingkat purity-nya dibandingkan garam lokal. Inilah yang memaksa kami untuk impor,” jelas Ismail saat ditemui Petrominer usai penandatanganan nota kesepahaman penyerapan garam oleh industri yang disaksikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Kementerian Perindustrian, Kamis (5/4).

Dia menambahkan, setiap tahun kebutuhan garam industri untuk kegiatan eksplorasi pengeboran minyak selalu stabil. Hal inilah yang mendorong para importir garam mendesak Pemerintah untuk membuat kesepakatan atau pedoman pelaksanaan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

“Hal ini menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, khususnya garam sebagai bahan baku dan bahan penolong industri,” ujar Ismail.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), Tony Tanduk. Dengan adanya kesepakatan tersebut, menurut Tony, masalah kualitas dan harga garam bagi industri menjadi satu tantangan bagi produsen garam industri di dalam negeri, termasuk juga produsen garam rakyat.

Pasalnya, industri mensyaratkan faktor kualitas sebagai syarat utama bagi pasokan garam industri. Dengan begitu, perlu terjadi keseimbangan antara kualitas dengan garam yang dihasilkan. Kalau kualitas garamya agus, pasti harganya lebih mahal.

“Setelah ditandatanganinya nota kesepahaman ini, kami akan memantau kualitas garam yang dihasilkan khususnya untuk produksi garam yang berasal dari dalam negeri. Selain dibutuhkannya riset agar kualitas garam lokal sama dengan garam impor, masalah pengadaan lahan juga menjadi tantangan pada saat ini,” paparnya.

Sekali lagi Tony menegaskan bahwa garam sangat dibutuhkan dalam kegiatan eksplorasi (pengeboran). Fungsinya adalah untuk membuat lumpur saat pengeboran menjadi lebih kental, sehingga dapat mengimbangi tekanan dari tempat terakumulasinya migas (reservoir).

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, didampingi Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA), Achmad Sigit Dwiwahjono, serta Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), Tony Tanduk, berfoto bersama dengan industri pengolah garam nasional dan petani garam lokal usai Penandatanganan Nota Kesepahaman Penyerapan Garam oleh Industri Nasional di Kementerian Perindustrian, Kamis (5/4). (Petrominer/Nonie)

Komitmen Serap Garam Lokal

Sementara itu, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi kerja sama antara industri pengolah garam nasional dengan petani garam lokal. Ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan penyerapan garam hasil produksi dalam negeri. Penyerapan garam hasil produksi dalam negeri oleh industri tersebut ditargetkan mencapai 1.430.000 ton tahun 2018 yang terbagi atas sejumlah daerah.

Pada tahap awal, sebanyak 10 industri pengolah garam telah berkomitmen menyerap garam dalam negeri 964.500 ton dari 105 petani garam lokal. Komitmen itu dituangkan dalam sebuah kesepakatan yang ditandatangani bersama di hadapan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Ke-10 industri pengolahan garam tersebut adalah Sumatraco Langgeng Makmur, Susanti Megah, Budiono Madura Bangun Persada, Niaga Garam Cemerlang, Unichem Candi Indonesia, Cheetam Garam Indonesia, Saltindo Perkasa, Kusuma Tirta Perkasa, Garindo Sejahtera Abadi dan Garsindo Anugerah Sejahtera.

Menurut Airlangga, garam merupakan komoditas strategis yang penggunaannya sangat luas mulai untuk konsumsi rumah tangga hingga diperlukan menjadi penopang proses produksi industri aneka pangan, pengeboran minyak, petrokimia, bahkan pada industri popok bayi.

Kemenperin mencatat, kebutuhan garam nasional tahun 2018 diperkirakan mencapai 4,5 juta ton yang terdiri atas kebutuhan industri 3,7 juta ton dan konsumsi sekitar 800 ribu ton. Sementara itu, guna mendukung keberlanjutan produksi di sektor industri, pemerintah telah menerbitkan izin impor garam industri pada tahun 2018 yakni 3.016.185,27 ton.

Dengan kebutuhan garam yang tinggi tersebut, Pemerintah juga berharap ada yang bisa dihasilkan dari produksi dalam negeri. Untuk itu pemerintah mendorong pengembangan sejumlah klaster penghasil garam di dalam negeri. Salah satunya yang berpotensi adalah di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here