Jakarta, Petrominer – Pemerintah diminta mengeluarkan ‎kebijakan harga batubara untuk sektor kelistrikan, sebelum komponen harga batubara masuk ke formula pembentukan tarif listrik. Hal ini bertujuan untuk meredam kenaikan tarif listrik yang akan membebani masyarakat. Apalagi, harga batubara di dalam negeri cenderung meningkat mengikuti kenaikan harga di pasar dunia.

Demikian benang merah yang bisa ditarik dari diskusi energi interaktif bertema “Proyek 35 Ribu MW, DMO Batubara & Harga Listrik,” yang diselenggarakan, Kamis (1/2). Acara diskusi yang digelar Radio MNC Trijaya Network ini menghadirkan pembicara pakar ketenagalistrikan sekaligus Guru Besar Teknik UI, Iwa Garniwa, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, dan pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan berencana mereformulasi ulang penetapan tarif listrik dengan menggunakan batubara. Selama ini, harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipakai untuk menghitung tarif dasar listrik.

Masuknya komponen harga batubara diperkirakan akan menyulitkan penetapan tarif listrik. Pasalnya, harga batubara saat ini sudah mencapai US$ 100 per metrik ton. Kenaikan harga batubara ini diyakini bisa memberatkan PT PLN (Persero), di mana lebih dari 50 persen listrik yang dihasilkannya berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar batubara.

“Ini perlu diwaspadai karena harga acuan batubara justru cenderung meningkat, seperti juga naiknya harga produk pertambangan yang lain,” ujar Tumiran.

Dia menyarankan seharusnya ada asumsi kendati harga batubara internasional meningkat, namun harga jual tenaga listrik di dalam negeri tidak naik. Ini disebabkan pandangan energi tidak hanya menjadi komoditas, tetapi juga berperan sebagai modal kerja.

Hal yang menjadi pertimbangan adalah menjadikan industri Indonesia lebih memiliki daya saing sehingga lebih kompetitif. Idealnya adalah menjadikan bagaimana PLN bisa hidup, pengusaha batubara juga hidup, dan masyarakat juga hidup normal, karena didukung oleh korelasi positif antara lembaga-lembaga ini.

“Karena jika harga batubara cukup kompetitif sehingga mendukung pembangkit tenaga listriknya bisa lebih bersaing, maka pada akhirnya harga produk kita juga kompetitif, apabila diekspor ke pasaran. Nanti jangan sampai kita menjadi importir produk sumber daya alam yang sekarang ini diekspor,” paparnya.

DMO Batubara

Hal senada juga disampaikan Iwa Garniwa. Dia menegaskan hal yang paling penting adalah harga batubara untuk konsumsi domestik, khususnya untuk perusahaan seperti PLN dalam kaitan sebagai PSO (Public Service Obligation).

Apalagi, paparnya, kategori batubara yang digunakan untuk konsumsi di dalam negeri adalah yang kalori-nya 4.000-an. Sementara yang diekspor, minimal batubara dengan kalori di atas 5.000, sehingga tidak masuk akal kalau harga di dalam negeri mengikuti harga yang diekspor (market price).

Iwa mendukung penetapan Domestic Market Obligation (DMO) dalam penjualan batubara. Ini disebutnya sebagai salah satu bentuk distorsi pemerintah, sepanjang hal tersebut bertujuan menjaga kepentingan masyarakat, dan sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing produksi di dalam negeri.

Namun, tegasnya, untuk mengimplementasikannya dalam bentuk penetapan harga atas dan harga bawah dalam DMO, perlu dibicarakan bersama antara kepentingan masyarakat, pemerintah dan asosiasi pengusaha batubara.

Tahun ini, Kementerian ESDM menetapkan penjualan batubara DMO sebesar 25 persen dari rencana produksi dalam negeri. Berdasar ketentuan tersebut, maka kewajiban DMO berpotensi naik menjadi 121 juta ton. Ini didasari pada mulai beroperasinya sejumlah PLTU dan terjadinya peningkatan kebutuhan sejumlah industri yang menggunakan batubara di dalam negeri.

Sementara itu, Fahmy Radhi menyebut sebagai hal wajar jika masih banyak pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Apalagi saat ini, PLN sudah menggunakan teknologi pembangkit batubara yang efisien, ramah lingkungan, dan rendah emisi.

“Pemanfaatan batu bara ini dianggap paling masuk akal dalam perhitungan PLN. Hal tersebut mengacu pada melimpahnya sumber daya alam ini di Indonesia,” tegasnya.

Saat ini, menurut Fahmy, kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik di Indonesia berada pada kisaran 84,8 juta ton/tahun. Namun, jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan cadangan nyata batubara di Indonesia, yang mencapai 123,52 miliar ton.

“Sementara pemanfaatan batubara sebagai tenaga listrik di seluruh dunia rata-rata di atas 40 persen. Ini terjadi karena biayanya relatif murah. Dengan biaya operasional yang murah tersebut, maka harga jual ke konsumen menjadi lebih murah,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here