Fasilitas pengolahan gas di West Natuna yang dioperasikan Medco E&P Natuna Ltd.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah harus memperkuat kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Untuk memaksimalkan capaian produksi migas nasional, diperlukan kelembagaan definitif yang dilengkapi tugas dan tanggung jawab lebih komprehensif.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menanggapi presentasi outlook dan rencana investasi di sektor hulu migas tahun 2020 yang disampaikan SKK Migas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII, Rabu (30/9).

Mulyanto menegaskan bahwa Pemerintah tidak bisa mengandalkan cara-cara tradisional seperti sekarang ini dalam menarik investasi, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang belum selesai. Dia menilai untuk memaksimalkan capaian produksi migas diperlukan kelembagaan definitif yang dilengkapi tugas dan tanggungjawab lebih komprehensif. Selanjutnya lembaga pelaksana usaha hulu migas itu perlu mengembangkan cara-cara kreatif untuk menarik investasi bisnis di sektor hulu migas.

“Selain hasilnya datar-datar saja, model tradisional seperti itu tidak dapat menarik giant investor dalam rangka mendapatkan giant discovery ladang-ladang minyak untuk mendukung pencapaian target lifting 1 juta barel minyak per hari di tahun 2035,” tegas anggota Fraksi PKS ini.

Mulyanto mengingatkan bahwa Pemerintah melalui RUU Omnibus Law telah mengusulkan pembentukan LPI (Lembaga Pengembangan Investasi), yang berbasis pada model SWF (Sovereign Wealth Fund). Apalagi, modal utama Pemerintah adalah aset yang dimiliki negara yang ada di dalam pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Melalui kelembagaan ini akan ditarik mitra strategis untuk investasi domestik, utamanya di bidang infrastruktur,” ungkapnya.

Dalam kerangka ini, Mulyanto pun mendesak SKK Migas untuk memikirkan dan ikut mengembangkan investasi bisnis di sektor hulu migas berbasis SWF.

“Meski begitu, Pemerintah tetap perlu memperkuat kelembagaan SKK Migas. Karena, sejak Badan Pelaksana Hulu Migas yang diatur dalam UU UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012, maka praktis pelaksana kuasa pertambangan migas dijalankan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yang bersifat sementara,” jelasnya.

Kelembagaan ini, menurutnya, jelas tidak ideal. Alasannya, selain bersifat sementara dan berupa satuan kerja di bawa Kementerian ESDM, lembaga ini juga hanya memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan. SKK Migas tidak memiliki fungsi pengelolaan dan pengusahaan.

“Namun faktanya kelembagaan SKK Migas ini sudah berlangsung lebih dari 8 tahun. Waktu yang tidak pendek,” papar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Karena itulah, Mulyanto mendesak Pemerintah agar sudah menyiapkan konsep kelembagaan pelaksana kuasa pertambangan migas dengan matang sebagai tindak lanjut dari keputusan MK. Dengan begitu, pembangunan di sektor hulu migas benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“PKS sendiri menginginkan kelembagaan pelaksana kuasa pertambangan migas ini dapat menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara bersama, sebagaimana sekarang dilaksanakan SKK Migas,” tegasnya.

Menurut Mulyanto, lembaga pelaksana kuasa pertambangan hulu migas ini berfungsi sebagai ‘regulator’ sekaligus ‘doers’ (pelaksana) di sektor hulu migas. Tujuannya, agar Pemerintah sebagai representasi dari negara dan pemegang kuasa pertambangan migas, bisa mengelola secara langsung sektor hulu migas ini demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

“Dengan kelembagaan yang terbatas seperti sekarang ini, kita pesimis target lifting minyak 1 juta barel per hari dapat terwujud,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here