Petugas PLN akan memasang sambungan listrik baru di rumah warga.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah memastikan program bantuan sambung listrik gratis bagi warga kurang mampu terus berlanjut. Hal ini dilakukan mengingat masih banyaknya warga kurang mampu yang belum bisa membayar biaya sambung listrik.

Untuk sumber dananya, selain dikumpulkan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), Pemerintah pun telah mengalokasinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PT PLN (Persero) juga sudah menurunkan biaya sambung listrik baru tersebut

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan, Kementerian ESDM telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 6 triliun untuk bantuan biaya penyambungan instalasi listrik baru di rumah-rumah warga kurang mampu. PLN juga menyediakan bantuan serupa. Bahkan, PLN sudah menurunkan biaya sambung listrik untuk pelanggan 450 VA menjadi hanya Rp 500 ribu.

Tidak hanya itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya pun melalui program CSR-nya ikut melakukan aksi memberikan bantuan sambungan listrik gratis. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyaknya warga kurang mampu yang belum bisa membayar biaya sambung listrik.

“(Tarif sambungan listrik) itu masih banyak yang nggak sanggup. APBN juga menyediakan sekitar Rp 6 triliun,” ungkap Jonan pada acara Diseminasi Rencana Umum Penyediaan Tarif Listrik (RUPTL) 2019 – 2018 di Kantor Pusat PLN, Senin (18/3).

Menurutnya, rumah tangga miskin yang memerlukan bantuan biaya penyambungan instalasi listrik baru dengan daya 450 VA masih mencapai sekitar 1,2 juta rumah tangga. Inilah tantangannya, karena daya beli masyarakat tersebut ada sebagian yang belum mampu membayar biaya sambung listrik baru.

Jonan pun mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda), baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk ikut mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memberikan subsidi atas biaya penyambungan instalasi listrik baru di rumah-rumah masyarakat kurang mampu secara finansial.

“Tolong kepala dinas ESDM diberitahu kepada Gubernur, Bupati atau Walikotanya, kalau ada disisihkan dari APBD untuk mendukung biaya sambung listrik,” tegasnya.

Jonan kembali menegaskan komitmen Pemerintah dalam melayani semua lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akses listrik dengan harga yang terjangkau.Upaya Pemerintah dalam membantu pemasangan listrik baru tersebut merupakan salah satu cara untuk mengejar rasio elektrifikasi tahun ini sebesar 99,9 persen. Tahun 2018 lalu, rasio elektrifikasi rumah tangga sudah mencapai 98,3 persen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Rida Mulyana, menyatakan diperlukan sinergi dari berbagai pihak terkait agar bisa membantu Program Pasang Baru Listrik (P2BL). Salah satunya dengan Pemerintah Daerah.

Guna meningkatkan rasio elektrifikasi, ujar Rida, Menteri ESDM telah menyurati seluruh pimpinan daerah agar mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpartisipasi dalam P2BL.

“Pak Jonan sudah menyurati ke Gubernur. Sudah ada lima pemprov yang merespon. Angkanya bergerak terus, baik jumlah rumah tangga maupun provinsinya. Kita berharap bisa bertambah,” ujarnya.

Kelima provinsi yang sudah menganggarkan P2BL dalam APBD-nya adalah Sumatera Utara (untuk 800 rumah tangga/RT), Sumatera Barat (272 RT), Gorontalo (850 RT), Jawa Tengah (11.000 RT), dan Banten (10.000 RT).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here