Jakarta, Petrominer – China diperkirakan bisa menjadi alternatif untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi aksi mitigasi krisis iklim di Indonesia. Pilihan ini muncul di tengah polemik dukungan perubahan iklim dari negara-negara maju di belahan utara.
Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Saffanah R Azzahrah, menyatakan saat ini China, khususnya melalui program Belt and Road Initiative (BRI), telah memposisikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci dalam pembiayaan iklim global. Sementara di Indonesia, keterbatasan kebijakan dan pembiayaan menjadi salah satu tantangan besar dalam mendorong pelaksanaan komitmen iklim yang ambisius.
“Berefleksi pada keberhasilan China untuk melampaui target pengembangan 1.200 GW energi terbarukan, komitmen yang ambisius untuk mengembangkan energi terbarukan ini menjadi krusial untuk memberikan sinyal bagi pengembangan industri dan pendanaan iklim bagi Indonesia,” ujar Saffanah dalam diskusi bertajuk “Mendorong Kolaborasi Selatan-Selatan dalam Aksi Iklim: Menjajaki Kemitraan China dan Indonesia,” yang berlangsung secara daring, Kamis (8/5).
Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa Indonesia menjadi negara penerima pembiayaan terbesar di kawasan Asia Tenggara dalam inisiatif BRI. Secara keseluruhan, total pembiayaan China untuk Indonesia diperkirakan berada dalam kisaran US$ 2,1 hingga 9,3 miliar per tahun.
“Berdasarkan data historis tersebut, diproyeksikan selama periode 2024–2030, jumlah ini dapat mencapai total antara US$ 14,7 hingga 65,1 miliar,” ungkap Saffanah.
Pendanaan
Dalam percepatan transisi energi, salah satu tantangan terbesar adalah pendanaan. Untuk mencapai target energi terbarukan tahun 2030, Pemerintah perlu menyediakan dana sekitar US$ 146 miliar per tahun, sepanjang 2025 hingga 2030. Sementara ketersediaan investasi untuk energi terbarukan di tahun 2023 hanya US$ 1,5 miliar.
Secara historis, pembiayaan China untuk sektor energi di Indonesia diperkirakan berada dalam kisaran US$ 490 hingga 900 juta per tahun. Selama periode 2024–2030, diproyeksikan jumlah ini dapat mencapai total antara US$ 3,4 hingga 6,3 miliar.
Mengacu pada kebutuhan pembiayaan transisi energi Indonesia dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, investasi China di Indonesia dapat menutupi porsi yang signifikan dari pembiayaan energi terbarukan, baik untuk energi terbarukan variabel maupun yang dapat dikendalikan (dispatchable).
“Hal ini berpotensi mencakup sebagian besar kebutuhan pembiayaan energi terbarukan Indonesia, yang sejalan dengan tujuan JETP,” tutur Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya.
Kehutanan
Di luar kerjasama bilateral untuk perubahan iklim, kolaborasi Indonesia-Cina juga dapat diperkuat untuk memastikan bahwa investasi dan pendanaan iklim Cina di Indonesia sejalan dengan target iklim. Di sektor kehutanan dan lahan, investasi China harus menaati regulasi-regulasi nasional dan daerah soal tata kelola hutan dan lahan.
Menurut Direktur Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat (LPESM) Riau, Woro Supartinah, praktek-praktek industri kehutanan yang masih belum memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan harus segera ditransformasi dan diubah ke arah yang lebih ramah lingkungan dan ramah masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan diantaranya dengan menghadirkan kebijakan investasi hijau untuk setiap tingkatan pelaku, dan sistem pendukung industri kehutanan termasuk perbankan.
“Industri kehutanan telah menyumbang pada persoalan lingkungan dan sosial yang cukup signifikan bagi Indonesia, selain perlunya dukungan pembiayaan untuk pemulihan kerusakan, perbaikan kebijakan dibutuhkan untuk memberikan perubahan yang lebih berdampak,” kata Woro.
