Jakarta, Petrominer – Serikat Pekerja Kondur Petroleum (SPKP) menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan pesangon yang dicicil oleh perusahaan Bakrie Group – EMP Malacca Straits SA (EMPMS SA).

Sebanyak 100 pekerja di kantor Jakarta dan lapangan Kondur Petroleum akan di-PHK dalam program Mutual Agreement Termination (MAT) dengan nama Rightsizing. Program ini pun ditolak oleh SPKP karena dianggap melanggar peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, seperti kesepakatan dalam perundingan Bipartit yang masih berlangsung, Perjanjian Kerja Bersama 2012 – 2014, Pedoman Tata Kerja 018 – BP Migas dan Undang Undang Ketenagakerjaan.

“Berdasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta pertimbangan keberatan para pekerja, maka SPKP menolak keras PHK dengan sasaran lebih dari 100 pekerja atau lebih tepatnya bisa disebut sebagai PHK massal,” ujar Ketua Umum SPKP, Heru Widodo, dalam pernyataan tertulis yang diterima Petrominer, Rabu (27/9).

Menurut Heru, di saat perundingan Bipartit masih berlangsung dan persetujuan/ijin tertulis SKK Migas belum didapatkan, perusahaan telah melakukan tindakan yang meresahkan dan menimbulkan kekawatiran pekerja akan perlindungan kerja dan hak-hak normatif pekerja. Penentuan tanggal efektif MAT dan cicilan atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang ditentukan sepihak oleh perusahaan sangat memberatkan para pekerja dalam menghadapi masa paska PHK, yang tentunya memerlukan biaya yang cukup besar untuk memulai usaha dan kebutuhan primer pekerja.

“Ini menjadi faktor utama kekuatan gelombang penolakan pekerja dalam menyikapi niat perusahaan. Apalagi, hak-hak normatif pekerja dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 100 persen ditanggung negara melalui mekanisme cost recovery,” jelasnya.

SPKP, ujar Heru, minta pihak-pihak terkait sebagai wakil dari pemerintah memberikan bantuan penyelesaian dan perlindungan hak-hak normatif pekerja. Alasannya, Perusahaan belum berusaha secara maksimal dalam meningkatkan produksi atas potensi minyak dan gas bumi yang ada. Begitu juga dalam upaya menghindari terjadinya PHK massal, seperti dijelaskan secara detail dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-907/MEN/PHI/X/2004 tentang Pencegahan PHK massal dan dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011.

Sejak Oktober 2016, Perusahaan hanya mampu memproduksi minyak 1.500 – 2.000 BOPD dari potensi 3.500 – 4.000 BOPD. Akibatnya, penerimaan negara pun berkurang sampai jutaan dolar. Ada lagi permasalahan Intercompany loan dengan mitra bisnis dalam jutaan dolar yang belum terselesaikan, pembayaran pesangon puluhan miliar rupiah pada tahun 2011, dan pencadangan pesangon yang tidak dilakukan kembali oleh perusahaan sejak tahun 2012. “Itu semua merupakan pertanyaan SPKP pada wakil Perusahaan yang belum dijawab sampai saat ini,” paparnya.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa selain pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Perusahaan juga melakukan pemotongan hak cuti secara sepihak dengan perhitungan PHK per tanggal 29 September 2017, permintaan persetujuan Exit Clearance, tidak adanya jadwal kembali ke lapangan bagi beberapa pekerja yang terkena program Rightsizing.

Agar terjadi harmoni antara pekerja dan perusahaan, Heru meminta agar pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan melakukan Hubungan Industrial dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Ini diperlukan untuk menciptakan suasana kondusif dalam ikut menciptakan ketahanan migas nasional.

Selain itu, dia juga minta campur tangan wakil-wakil pemerintah, seperti Kepala SKK Migas, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral serta Kepala OJK, KPK di tengah-tengah SPKP dan perusahaan. Hal ini untuk memberikan bantuan penyelesaian dan perlindungan kepada semua pihak agar sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here