Jakarta, Petrominer – Indonesia dinilai telah melewatkan peluang lebih besar membangun produk konsumen hijau masa depan dari kekayaan sumber dayanya. Karena itu, disarankan mengambil strategi ganda dalam hilirisasi nikel sebagai antisipasi terbatasnya pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Sehingga tidak hanya bergantung pada adopsi EV, tetapi juga menyasar manufaktur metalurgi.
Laporan terbaru Energy Shift Institute (ESI) menyebutkan bahwa dalam skenario produksi EV paling optimis sekalipun, industri EV dan baterai akan kesulitan menyerap lebih 1 persen dari total produksi nikel Indonesia. Sebaliknya, aplikasi metalurgi yang mencakup barang konsumsi hingga industri berat termasuk konstruksi dan transportasi dapat menyerap hingga 60 persen dari hasil tambang nikel.
“Karenanya, Indonesia perlu mengambil strategi ganda hilirisasi nikel yang tak hanya bergantung pada adopsi EV, tetapi juga menyasar manufaktur metalurgi,” tulis laporan ESI berjudul “Pendekatan Dua Jalur untuk Industrialisasi Berbasis Mineral di Indonesia,” yang diperoleh PETROMINER, Rabu (26/11).
Associate Principal ESI, Ahmad Zuhdi, mengatakan, meski kurang glamor dibandingkan EV dan baterai, manufaktur lokal berskala kecil yang berpusat pada stainless steel memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar karena melayani beragam sektor. Potensi ini layak mendapatkan dukungan kebijakan industri.
Pemerintah dinilai telah mencampuradukkan penambangan dan pengolahan nikel dengan produksi barang konsumsi yang kompleks, yaitu EV. Pada awal tahun ini, pemerintah melempar gagasan untuk membatasi produsen EV menggunakan baterai non-nikel lithium-iron-phosphate (LFP). Padahal, baterai LFP mendominasi produksi dan penjualan EV di Indonesia dan pasar Asia, bahkan hampir separuh EV yang dijual di seluruh dunia pada 2024 menggunakan baterai tersebut.
“Gagasan bahwa EV merupakan industri hilir nikel sudah terlanjur mengakar dalam kebijakan industri Indonesia, yang dikipasi oleh pihak-pihak yang ingin diasosiasikan dengan sektor hijau. Dalam praktiknya, melabeli EV sebagai produk hilir nikel adalah penyederhanaan yang berlebihan,” ungkap Ahmad Zuhdi.
Padahal, mobil adalah barang konsumsi yang sangat kompleks, yang produksinya melibatkan ribuan suku cadang melalui banyak tahapan dan puluhan negara. Nikel sulfat yang terkandung dalam baterai lithium-ion hanya memakan porsi 2 persen dari biaya manufaktur EV.
Kendala struktural juga membayangi kemampuan industri EV menyerap nikel Indonesia. Data global menunjukkan, 97 persen mobil dirakit di wilayah tempat mereka dijual, sehingga membatasi potensi ekspor EV Indonesia secara signifikan.
“Terdapat batasan pasar yang berarti kecil kemungkinannya Indonesia dapat mengonversi lebih dari beberapa persen nikelnya menjadi EV atau baterai EV. Analisis kami menunjukkan bahwa kebijakan untuk nikel dan kebijakan untuk EV tidak boleh disamakan, karena faktor yang memengaruhi permintaan dan penawarannya berbeda,” ujar Ahmad Zuhdi.
Selain mampu menyerap nikel lebih banyak, 95 persen stainless steel dapat didaur ulang. Tentunya, ini meningkatkan kredibilitasnya dalam upaya pelestarian lingkungan. Angka ini jauh meninggalkan tingkat daur ulang baterai nikel lithium-ion yang hanya 5 persen.
Mengacu temuan ini, ESI mendorong Pemerintah Indonesia untuk juga menggarap hilirisasi nikel yang mengarah pada sektor metalurgi. Apalagi, Indonesia sudah memiliki keunggulan dan kompetensi yang realistis, atau yang dikenal dalam istilah ekonomi sebagai nearby industries (industri terkait/terdekat).
“Indonesia dapat menciptakan peluang keberlanjutan tersendiri dengan mengembangkan merek-merek lokal yang menyasar konsumen, baik domestik maupun global, yang tidak keberatan membayar lebih untuk produk yang diproduksi secara bertanggung jawab, layaknya makanan organik dan ekowisata yang menarik bagi mereka yang sadar etika,” tegas Ahmad Zuhdi.
Alih-alih memandatkan teknologi baterai, kebijakan industri seharusnya membantu mengembangkan ekosistem usaha kecil dan menengah (UKM) lokal yang kompetitif untuk memproduksi barang stainless-steel. Langkah ini dinilai mampu menghindari lompatan berlebihan ke produk yang bergantung pada desain dan kebijakan asing.
Kekayaan mineral Indonesia yang unik sudah memberikan posisi yang berbeda dari para pesaing. Pemerintah dapat mempertajam keunggulan tersebut dengan menawarkan produk yang memiliki ketelusuran (traceability) dan kredibilitas hijau yang lebih baik.
Principal ESI, Ian Hiscock, menambahkan bahwa peluang sesungguhnya terletak pada reorientasi strategis menuju pendekatan jalur ganda yang mengembangkan jalur mineral untuk EV maupun non-EV. Dukungan pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih tinggi dengan menyediakan insentif yang mempromosikan jalur hijau dan berkelanjutan yang dipimpin oleh konsumen di pasar domestik dan internasional.
“Dunia mungkin akan terus beralih meninggalkan baterai berbasis nikel, namun penggunaan metalurgi tetap menjadi pasar pasti (captive market) bagi nikel,” ujar Ian.
Tinggalkan Balasan