Jakarta, Petrominer — Permasalahan alih daya (outsourcing) harus disikapi secara bijak dan dilihat dari perspektif yang lebih luas. Tuntutan agar Sistem alih daya dihapuskan yang kerap diserukan setiap Hari Buruh merupakan hal yang kontraproduktif. Selain bertentangan dengan hukum, tuntutan tersebut sulit dilaksanakan mengingat kondisi lndonesia dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya tenaga terampil dan minimnya lapangan pekerjaan.

Hal tersebut terangkum dalam acara diskusi bertema “Outsourcing dan Penciptaan Lapangan Kerja” yang digelar di Jakarta, Jum’at pagi (29/4). Diskusi yang diselenggarakan oleh ISS itu menghadirkan pembicara dari ahli hukum perburuhan, ekonom, dan praktisi.

Menurut ahli hukum perburuhan dari Universitas Airlangga, M Hadi Shubhan, tuntutan penghapusan outsourcing merupakan tindakan yang tidak berdasar secara hukum. Alasannya, outsourcing diatur oleh Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 64 66. Meski telah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), namun diputuskan pasal itu konstitusional.

“Pasal ini telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK Nomor 27/PUU-lX/2011 menyatakan pasal tersebut konstitusional, dengan persyaratan yang melindungi pekerja. Karena sudah diputus oleh MK, maka konstitusionalitas outsourcing seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi,“ ujar Hadi.

Dia menambahkan, alasan logis dibolehkannya outsourcing adalah untuk tercapainya efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan kegiatan utamanya. Dalam rangka efektiwtas tersebut, pekerjaan yang sifatnya penunjang dapat dialihkan kepada perusaahaan penyed a jasa, sehingga perusahaan bisa berkonsentrasi pada kegiatan utama.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur INDEF, Enny Sri Hartati. Dia mendukung apa yang disampaikan sebelumnya oleh Hadi.

Menurut Enny, penghapusan outsourcing secara serta merta justru berpotensi berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran. Hal ini mengingat pekerja outsourcing sebagian besar pada industri padat karya. Dengan minimnya lapangan kerja formal yang tersedia, outsourcingjustru bisa menjadi alternatif untuk penyerapan tenaga kerja, khususnya lulusan sekolah menengah.

“Kalau kita melihat data, kelompok pengangguran tertinggi berasal dari mereka yang lulusan sekolah menengah dan sederajat yang belum memiliki keterampilan maupun pengalaman kerja,” ujarnya.

Dia menambahkan, hal yang utama dan terpenting adalah adanya kepastian dan perlindungan hak dan kewajiban pekerja outsourcing yang tercantum dalam perjanjian kerja

Sementara itu, Presiden Direktur lSS Indonesia, Elisa Lumbantoruan, menyatakan bahwa perusahaan outsourcing punya peran penting dalam penciptaan lapangan kerja. Dia mencontohkan, ISS lndonesra saat ini mempekerjakan sekitar 61 ribu karyawan dan setiap bulan merekrut 1.500 2.000 karyawan baru yang mayoritas lulusan sekolah menengah dan belum punya pengalaman kerja formal.

“Di sejumlah negara, seperti di India yang jumlah penduduknya juga besar, outsourcing menjadi solusi mengatasi masalah pengangguran. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, seharusnya pembangunan ekonomi di Indonesia juga bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia,” jelasnya.

Fungsi Pengawasan

Lebih lanjut, Hadi menyatakan bahwa konstruksi hukum outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan sebenarnya sudah tepat. Seandainya ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut ditaat, sistem alih daya tidak merugikan pekerja.

Hal yang kerap menjadi pemicu permasalahan seputar pekerja outsourcing adalah penyimpangan dan penyalahgunaan oleh perusahaan demi memperoleh keuntungan dengan merugikan hak-hak pekerja. Misalnya menyerahkan pekerjaan utama kepada perusahaan penyedia jasa, perusahaan outsourcing tidak berbadan hukum, tidak didaftarkannya perjanjian outsourcing di dinas tenaga kerja, hingga penyunatan upah dan tidak dipenuhinya hak-hak normatif pekerja.

Dia menegaskan, selama ini memang ada yang salah sehingga kemudian perusahaan outsourcing dipersepsikan sebagai penyalur tenaga kerja (labor supplier) yang hanya memungut komisi dari upah yang dibayarkan oleh pengguna jasa kepada pekerja. Dia juga mengakui adanya anggapan bahwa outsourcmg merupakan bentuk eksplortasi karena pekerja mendapat upah murah dan hak-hak normatifnya tidak terpenuhi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here