Aktivitas pengeboran sumur minyak di lapangan migas yang dikelola PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero).

Jakarta, Petrominer — Pembahasan UU Migas saat ini tak lepas dari isyu penentuan apakah tata kelola migas Indonesia akan memakai sistem konsensi, PSC atau Seervice Contrat. M. Kholid Syeirazi Direktur Eksekutif Center for Energy Policy kepada Petrominer beberapa waktu lalu menyatakan bahwa sistem konsesi yang sekarang ingin diimplementasikan sebenarnya tidak konstitusional dalam konteks pengelolaan SDA (Sumber daya alam) strategis.

Ini dikarenakan begitu konsesi diberikan, maka SDA sudah tidak dikuasai negara. Kemudian setelah SDA diproduksikan maka hasil produksi semuanya menjadi milik konsesioner, dengan semua fasilitas produksinya. Ini menjadikan negara kehilangan fungsi pengelolaan dan negara minim fungsi pengawasan. Selain itu negara menerima pajak dan royalti yang dihitung sendiri oleh perusahaan dengan cara self-appraisal.

“Satu-satunya konstitusionalitas konsesi hanya pada hubungan negara dan perusahaan bersifat publik, bukan perdata,” jelasnya.

Untuk sistem kontrak bisa bersifat konstitusional dan inkonstitusional dengan berbagai catatan sepert; inkonstitusional apabila negara dalam hal ini pemerintah sebagai subjek perdata atau menjadi para pihak dalam kontrak. Lalu inkonstitusional apabila fungsi negara hanya mengatur dan mengadakan kebijakan, tetapi tidak bisa mengurus dan mengelola. Kemudian inkonstitusional apabila hasil produksi sepenuhnya milik kontraktor. Untu konstitusional apabila negara bukan subjek perdata di dalam kontrak dan apabila kuasa pertambangan diserahkan kepada perusahaan negara. “Termasuk apabila hasil produksi tetap milik negara sampai ke point of sale,” jelasnya.

Jadi, katanya, dari tiga model tata kelola di dalam kontrak, yang konstitusional menurut MK adalah sistem dua kaki yang bertumpu pada BUMN atau NOC Dominated Model.

Namun begitu sistem tiga kaki juga bisa tidak konstitusional apabila Pemerintah sebagai subjek perdata di dalam kontrak. Kemudian apabila fungsi regulasi dan kebijakan dipisahkan dari fungsi pengelolaan dan pengurusan dan apabila menambah rantai birokrasi dan menimbulkan inefisiensi.

Sedangkan sistem dua kaki yang bertumpu pada Menteri tidak konstitusional apabila Menteri atas nama Pemerintah sebagai subjek perdata di dalam kontrak dan Kuasa Pertambangan diserahkan kepada badan usaha bukan milik negara dan Menteri hanya bisa mengatur, tetapi tidak bisa mengelola. “Padahal, Menteri tidak bisa mengelola dan menjalankan fungsi bisnis,” katanya.

Sementara itu, Mantan Direktur Pertamina Ari H Soemarno mengatakan kepada Petrominer baahwa faktor lain yang selalu dilupakan adalah resiko dan menarik atau tidak nya bagi investor. Service contract sudah di parktikan di beberapa negara, seperti Di Venezuela dan Iran. Terbukti sistim itu paling tidak menarik bagi investor

“Maka perlu di pelajari sejarahnya apalagi kontrak bagi hasil (PSC) adalah Ciptaan Indonesia, yaitu hasil pemikiran brilian bapak bapak dan kakek kakek kita. Mereka mencari sistim exploitasi SDA yang menarik bagi investor. Sebab kita perlukan teknologi namun harus bisa sesuai sama pasal 33 UUD kita. Ya itulah PSC,” tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here