Menteri ESDM, Arifin Tasrif, didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Dirjen Minerba, Bambang Gatot Ariyono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang Minerba, Kamis (6/2).

Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR secara resmi membentuk Panitia kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Panja bakal mulai bekerja secara efektif pekan depan.

Pembentukan Panja disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII dengan Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan pada Kamis (13/2).

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan bahwa RUU Minerba hendaknya memenuhi lima prinsip dasar, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, tidak terjadinya kelangkaan sumberdaya, pencegahan degradasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Prinsip dasar ini harus dipenuhi agar pengelolaan minerba dapat dilakukan secara optimal dan berkeadilan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tegas Arifin.

Dia menyebutkan bahwa proses pembahasan RUU Minerba selama ini terbilang cukup panjang. Karena itulah, dia mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan RUU Minerba.

RUU Minerba telah melewati proses yang panjang sejak tanggal 11 April 2018 melalui surat Ketua DPR kepada Presiden mengenai penyampaian Draft RUU Minerba. Hingga tanggal 27 Januari 2020, Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, meminta nama-nama yang menjadi Wakil Pemerintah dalam Pembahasan dengan Panja DPR RI yang hari ini disahkan keanggotaannya.

Mengenai keanggotan Panja RUU Minerba, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa Panja RUU Minerba terdiri dari unsur DPR dan Pemerintah. Wakil Komisi VII yang terlibat dalam Panja RUU Minerba berjumlah 26 orang dengan diketuai oleh Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI-P. Sedangkan wakil dari pemerintah berjumlah 60 orang yang diketuai oleh Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.

“Panja yang RUU Minerba yang sudah ditetap terdiri dari unsur DPR sebanyak 20 anggota, dan 60 dari unsur Pemerintah yang terdiri dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum Dan HAM,” jelas Sugeng.

Pembentukan Panja dilakukan setelah Pemerintah dan Komisi VII menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Minerba.

Menurut Arifin, total masalah yang terinventarisasi dalam RUU Minerba berjumlah 938. Dari jumlah masalah tersebut, pemerintah mengusulkan dua bab baru, pengubahan 85 pasal, dan 36 pasal baru. Dengan begitu, total pasal yang diusulkan pada rancangan UU Minerba sebanyak 121 pasal atau 69 persen dari total pasal UU Minerba Nomor 4 tahun 2009.

Dalam RUU Minerba, Panja akan membahas 13 isu utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

  1. Penyelesaian permasalahan antar sektor
  2. Penguatan konsep wilayah pertambangan
  3. Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah
  4. Mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit batubara
  5. Pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan
  6. Luas wilayah perizinan pertambangan
  7. Jangka waktu IUP/IUPK
  8. Mengakomodir putusan MK dan UU Nomor 23 Tahun 2014
  9. Penguatan peran pemerintah dalam Binwas kepada Pemda
  10. Penguatan peran BUMN
  11. Kelanjutan operasi KK/PKP2B menjadi IUPK
  12. Izin usaha pertambangan rakyat
  13. Tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here