Kualitas udara Jakarta saat ini.

Jakarta, Petrominer – Solusi buruknya kualitas udara Jakarta saat ini bergantung kepada komitmen Pemerintah DKI Jakarta. Apakah kebijakan yang baru saja ditandatangani oleh Gubernur Anies Baswedan bisa efektif dilaksanakan?

Demikian benang merah yang bisa dirangkum dari diskusi publik bertajuk “Kualitas Udara dan Energi,” yang digelar oleh Koaksi Indonesia, Kamis malam (15/8) lalu.

Hingga Sabtu (17/8), kualitas udara di DKI Jakarta merujuk angka Air Quality Index (AQI) adalah 161. Ini artinya unhealthy (kurang sehat). Padahal, kualitas udara sehat menjadi hak konstitusional bagi setiap warga negara.

Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebutkan, sumber polusi ibukota terbagi menjadi empat, yakni transportasi darat (75 persen), pembangkit listrik dan pemanas (9 persen), pembakaran industri (8 persen), dan pembakaran domestik (8 persen).

Berbagai solusi pun mengemuka dalam diskusi tersebut. Adila Isfandiari dari Climate and Energy Researcher Greenpeace Indonesia menyatakan, harus dilakukan inventarisasi emisi yang terbesar, dan juga melihat parameter apa yang digunakan.

“Demikian juga lokasi keberadaan industri yang kebanyakan di luar wilayah DKI Jakarta. Apakah langsung berpengaruh ke DKI Jakarta? Bagaimana dengan kendaraan bermotor bernomor polisi di luar DKI seperti Tangerang dan Bekasi yang juga masuk melintas di DKI Jakarta,” tegas Adila.

Tidak hanya itu saja, pembangkit listrik yang ada juga berlokasi di luar Jakarta, atau jauh dari pusat kota Jakarta. Keberadaan pembangkit listrik dengan batubara (PLTU) milik PLN itu tidak hanya terletak di luar kota, tetapi juga jauh dari potensi menyebarkan polusi.

“Karena itu perlu ditilik lagi sumbernya disebabkan oleh apa saja, seperti misalnya pembakaran sampah. Selain itu perlu dipertimbangkan di sini, kebijakan apa yang diambil terkait hal tersebut,” jelasnya.

Sementara Manajer Riset dan Pengembangan Koaksi Indonesia, Azis Kurniawan, mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta yang telah menerbitkan Instruksi Gubernur No.66 tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Udara Jakarta. Dalam instruksi itu, juga diperintahkan agar semua gedung milik Pemerintah Daerah dipasangi Pembakit Litrik Tenaga Surya Atas (PLTS Rooftop).

Kebijakan ini, menurut Aziz, sejalan dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sedang gencar mengkampanyekan penggunaan PLTS Rooftop. Malahan, Menteri ESDM memberi saran kepada badan usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mulai memanfaatkan atap bangunan dan gedung yang dimiliki dengan memasang PLTS Rooftop.

“Pemda DKI akan segera mengikuti arahan Menteri ESDM tersebut. Targetnya tahun 2022 pemasangan PLTS Rooftop akan selesai di DKI,” paparnya.

Uji Emisi

Tidak hanya itu, Instruksi Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mewajibkan uji emisi bagi kendaraan bermotor. Ini merupakan upaya untuk menekan emisi gas buang.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Tanpa Timbal, Ahmad Safrudin (Puput), aturan uji wajib uji emisi yang menjadi bagian dari Insgub No.66/2019 ini pernah ada sebelumnya dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

“Yang belum dilaksanakan adalah implementasinya. Karena dalam peraturan lama tersebut dikatakan kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang dan kendaraan bermotor juga wajib menjalani emisi sekurang-kurangnya setiap enam bulan. Kendaraan yang lulus uji emisi akan mendapat tanda lulus uji emisi,” jelas Puput.

Sementara dalam aturan baru tercantum keinginan Pemda DKI agar uji emisi dilakukan untuk semua jenis kendaraan pada tahun 2020 dilakukan bersamaan dengan perpanjangan STNK. Nantinya uji emisi akan menentukan, apakah STNK kendaraan tersebut dapat diperpanjang, dan akan terintegrasi dengan sistem perparkiran.

“Dengan demikian, Pemda DKI nantinya akan memiliki data base mengenai uji emisi kendaraan bermotor, data lahan parkir tersedia, dan kendaraan yang akan diperpanjang STNK–nya,” tegasnya.

Para pembicara dalam diskusi sepakat dengan kebijakan baru tentang uji emisi tersebut. Kebijakan ini diperkirakan akan membangkitkan kembali bengkel uji emisi, termasuk memperluas kesempatan kerja di bengkel.

“Mengapa ini penting. Karena, setiap hari ada 19 ribu polutan yang keluar dari kendaraan bermotor. Sementara penyumbang terbesar emisi polutan adalah berasal dari sepeda motor, yang besarnya 10 kali lipat dari emisi kendaraan bermotor 2.000 cc,” jelas Puput.

Para pembicara dalam acara diskusi publik bertajuk “Kualitas Udara dan Energi,” yang digelar oleh Koaksi Indonesia di Jakarta, Kamis malam (15/8).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here