Jakarta, Petrominer — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berkomitmen agar harga listrik, terutama dari Energi Baru Terbarukan (EBT), semakin terjangkau oleh masyarakat. Dengan begitu, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkecil jurang kesenjangan.
Demikian disampaikan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, pada acara Seminar Nasional Listrik Berkeadilan Untuk Rakyat dan Dunia Usaha: Investasi Ketenagalistrikan Sesuai Permen ESDM Nomor: 11, 12, dan 19 Tahun 2017, Rabu (29/3).
Komimen ini, menurut Jonan, terlihat dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026. Di mana, Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) telah merevisi target penggunaan EBT, dari 19,6% menjadi 22% di tahun 2025.
“Ini sesuai dengan RUEN, penggunaan EBT kurang lebih 23% di tahun 2025. Sehingga, kira-kira 22,5% energi mix dari EBT. Ini komitmen yang besar dibanding RUPTL sebelumnya yaitu menargetkan 19,6% untuk EBT,” paparnya.
Lebih lanjut, Menteri ESDM menjelaskan bahwa RUPTL 2017-2026 lebih mengarah kepada efisiensi dan pembangunan yang adil dan merata, dan PLN fokus melistriki daerah yang belum berlistrik. Wilayah Indonesia Timur, contohnya, ada sekitar 2.500 desa yang 90% lebih diantaranya tanpa listrik.
Arah Pemerintah untuk pengendalian tarif listrik, jelas Jonan, adalah melalui pembangunan pembangkit listrik berdasarkan sumber energi yang ada di wilayah tersebut. Seluruh pulau menggunakan energi dasar di wilayahnya masing-masing untuk mendapatkan harga listrik yang paling kompetitif.
Dia memberi contoh di Sumatera bagian Selatan, tersedia cadangan batubara yang besar. Untuk itu, didorong membuat PLTU Mulut Tambang. Kenapa? Karena mengirim batubara lebih mahal ketimbang mengirim listrik. Kalau daerah penghasil gas diwajibkan bangun wellhead gas power plant. Dengan demikian, bisa lebih kompetitif dan mengurangi 3rd party cost.
“Hal ini agar Biaya Pokok Penyediaan (BBP) listriknya bisa kompetitif. Pengendalian tarif listrik jadi yang utama dibanding kapasitas pembangkit listrik itu sendiri,” tegas Jonan.
Dalam penyediaan tenaga listrik, Menteri ESDM kembali mengingatkan harus dapat menciptakan harga yang paling murah dan terjangkau. Tren penurunan ini juga berlangsung di seluruh negara.
“Kita harus dapat menciptakan harga yang terjangkau. Sejalan dengan BPP Nasional 2016 yang turun Rp15. Ke depan jika BPP semakin turun, maka akan makin efisien,” tegas Jonan.
