Jakarta, Petrominer — Kajian Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) menyimpulkan bahwa penguatan peran PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk lebih baik ketimbang pembentukan induk usaha (holding) kedua BUMN migas tersebut. Pasalnya, penggabungan kedua BUMN itu dengan berbagai skema tidak akan menciptakan perusahaan migas yang berdaya saing tinggi.

Menurut Peneliti PSE UGM, Tri Widodo, pembentukan holding melalui proses merger atau akuisisi yang melibatkan Pertamina-PT Pertagas-PGN dengan berbagai skema tidak menciptakan perusahaan migas yang berdaya saing tinggi.

“Potensi munculnya sinergi akibat holding akan lebih kecil dibandingkan munculnya berbagai biaya dan kompleksitas masalah baru,” kata Tri Widodo, Rabu (27/7).

Karena itu, dia menyarankan pemerintah sebaiknya fokus membesarkan Pertamina dan PGN masing-masing sebagai perusahaan kelas dunia ketimbang menggabungkan keduanya. Pendirian holding BUMN migas akan baik sepanjang tidak berlawanan dengan konstitusi, menjamin pengelolaan atas cabang penting yang mencakup hajat hidup orang banyak, dan merupakan upaya yang signifikan dalam menjamin ketahanan energi nasional.

Tri Widodo juga mengatakan, sebelum holding diimplementasikan, sebaiknya pemerintah menyusun road map tata kelola migas terlebih dahulu, dan kemudian bagaimana meletakkkan BUMN di dalam implementasi road map tersebut. Apakah memang holding diperlukan atau hanya tata kelola dan peran pemerintah yang perlu ditingkakan?

“Jika sistem holding dipandang belum secara detail terkonsep dan juga upaya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sulit tercapai, maka sebaiknya pemerintah menguatkan peran dirinya sebagai regulator dan sebagai pemilik BUMN untuk dapat mendudukkan peran masing-masing stakeholder energi secara lebih optimal,” katanya.

Dia menambahkan, penataan kelembagaan tentang peran dan fungsi kementerian dalam tata kelola migas haruslah diperjelas, terutama meletakkan fungsi Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN serta posisi BUMN sektor migas. Kasus konflik yang muncul antara BUMN (PLN) dan Kementerian ESDM di media, mestinya tidak perlu terjadi.

Tri Widodo juga mengatakan, opini dan analisis dibuat berdasarkan hasil kajian dan telaahan yang bersifat independen dan dengan rasa tanggung jawab berdasarkan keyakinan akademik untuk kepentingan tata kelola migas nasional yang lebih baik.

“Mudah-mudahan masukan yang bersifat independen ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskannya secara tepat demi kepentingan nasional jangka panjang,” harapnya.

Tim analsis PSE UGM terdiri atas sejumlah pakar berbagai bidang yakni Dendarlianto, Tri Widodo, Kusdhianto Setiawan, Tumiran, Irine Handika Ikasari, Mailinda Eka Yuniza, dan AkmalIrfan Madjid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here