Depok, Petrominer – Pemerintah disarankan mengambil langkah guna meminimalisir penggunaan kurs dolar Amerika Serikat (AS) dalam komponen pembangkit listrik. Hal ini bertujuan untuk menekan harga jual listrik dari produsen listrik swasta (Independen Power Producer/IPP).
“Pengaruh pelemahan nilai tukar rupiah dalam bisnis ketenaggalistrikan perlu kita waspadai, karena struktur sektor kelistirkan tergantung dolar US. Kita harus melakukan sharing semua pelaku,” kata Ketua Dewan Pembina Ketenagalistrikan Universitas Indonesia, Jarman, dalam diskusi sektor kelistrikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Kamis (12/7).
Jarman mengungkapkan, dalam waktu dekat sekitar 50 unit pembangkit milik IPP beroperasi memasok listrik ke jaringan milik PT PLN (Persero). Kondisi ini akan menjadi beban jika terjadi pelemahan kurs Rupiah terhadap dolar AS.
“Untuk menghindari beban yang berujung pada kenaikan harga jual listrik, maka perlu dimasukan penggunaan mata uang rupiah dalam komponen pembangkit. Misalnya komponen A harus pakai mata uang lokal. Kita tahu PLTU 50 persen pakai tarif dolar,” tegasnya.
Jarman memaparkan, untuk penerapannya bisa dilakukan secara bertahap. Dia mencontohkan komponen yang bisa menggunakan kurs rupiah adalah pondasi. Pasalnya, bahan baku pondasi berasal dari dalam negeri.
Menurutnya, penggunaan mata uang lokal dalam komponen pembangkit telah diterapkan negara tetangga diantaranya Filipina, bahkan negara tersebut telah 100 persen komponennya menggunakan mata uang Peso.
“Negara di bawah Indonesia, GDP dan rasio elektrifikasi lebih jelek, kapaistas listrik lebih jelek, namun berani untuk bayar komponen A pakai Peso,” tandas Jarman.
Tinggalkan Balasan