Kegiatan Operasional Tambang bawah tanah Freeport Indonesia.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., perusahaan induk dari PT Freeport Indonesia, akhirnya mencapai kata sepakat untuk menjamin keberlangsungan operasi tambang Freeport Indonesia di Papua. Perundingan kedua belah pihak telah berlangsung intensif dalam setahun terakhir ini.

Berikut kronologis perundingan antara Pemerintah dengan Freeport Indonesia hingga saat ini:

  • 11 Januari 2017 – Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 terkait pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba terbit dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara atas pengelolaan sumber daya alam.
  • 10 Februari 2017 – Kementerian ESDM menerbitkan IUPK Operasi Produksi untuk PTFI dan meminta Freeport Indonesia mematuhi syarat perpanjangan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  • 20 Februari 2017 – Melalui konferensi pers di Hotel Fairmont Jakarta, Freeport menolak IUPK, menolak divestasi 51 persen, dan bersiap ke arbitrase.
  • 4 Mei 2017 – Pemerintah membuka perundingan dengan Freeport Indonesia terkait poin divestasi saham 51 persen, pembangunan smelter, stabilitas penerimaan Negara dan kelangsungan operasi Freeport di Indonesia.
  • 29 Agustus 2017 – Freeport Indonesia menyetujui 4 poin kesepakatan dasar perundingan; yang dilanjutkan dengan pembahasan detail teknis terkait divestasi dan kepastian investasi.
  • 12 Juli 2018 – Pemerintah dan Freeport Indonesia menyepakati semua detail teknis perundingan yang ditegaskan melalui penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham Freeport Indonesia.
  • Perundingan Tuntas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here