Jakarta, Petrominer – Gejolak geopolitik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga dan memangkas pasokan minyak global. Menanggapi ketidakpastian ini, Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara masif. Pelaku industri otomotif perlu segera mengambil peran agar target tersebut dapat terealisasi.
Krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz menjadi alarm akan rentannya ketahanan energi nasional ketika terjadi fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Transisi ke kendaraan listrik berpotensi menjadi strategi kunci bagi Indonesia untuk mengatasi masalah ini dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” ujar Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, dalam keterangan resmi yang diterima PETROMINER, Sabtu (4/4).
Namun, menurut Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, percepatan transisi menuju kendaraan listrik akan sulit terealisasi tanpa kontribusi pelaku industri otomotif yang telah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. Momentum krisis BBM seharusnya dibaca oleh produsen otomotif sebagai peluang untuk memperbesar pasar kendaraan listrik di Indonesia.
“Peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia, tentu hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal menciptakan permintaan EV. Dengan respon cepat peralihan ke EV saat ini, maka kita akan terus akan melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi lebih kuat,” ujar Dwi Wulan.
Selama ini, Pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung hanya berfokus pada hilirisasi di sektor hulu, terutama melalui produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir. Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya.
“Hingga kini, masyarakat belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” paparnya.
Padahal, ungkap Dwi Wulan, kendaraan listrik mampu menciptakan efisiensi biaya yang signifikan, yakni 2-3 kali lebih murah per kilometernya dibandingkan kendaraan BBM konvensional. Hal ini utamanya karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga minyak global.
“Dalam jangka panjang, pengurangan proporsi impor BBM juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi biaya subsidi energi yang selama ini mencapai 20 persen dari APBN,” ucapnya.
Tak terbatas pada kendaraan pribadi, Dwi Wulan juga menyarankan elektrifikasi perlu dilakukan untuk transportasi publik. Investasi besar-besaran pada sektor ini akan menghindarkan Indonesia dari risiko pergeseran ketergantungan energi. Pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan angkutan massal lainya juga menjadi kunci untuk memastikan transisi energi tidak hanya rendah karbon, tapi juga efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya berfokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi serta perbaikan sistem transportasi publik,” tegasnya.
Tata Kelola SDA
Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa akselerasi untuk beralih pada kendaraan listrik di Indonesia juga harus memperhatikan perbaikan di sektor hulu. Meminjam prinsip pada dunia otomotif “fast but not reckless,” yang berarti percepatan produksi kendaraan listrik harus disertai komitmen dan upaya nyata perbaikan tata kelola sumber daya alam (SDA) yang ketat agar tidak menimbulkan masalah.
Untuk itu, menurutnya, Pemerintah perlu memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.
“Selain itu, Pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” ujar Andi.
Tidak hanya itu, perusahaan otomotif juga perlu memiliki komitmen tata kelola. Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka.
Tinggalkan Balasan