Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basyir. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Sehari setelah menyambangi rumah Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basyir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor pusat PLN di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin sore (16/7). Sejumlah Penyidik KPK datang ke kantor PLN sekitar pukul 18.00 WIB terkait dugaan kasus suap PLN.

Kedatangan para penyidik KPK ini tidak lama usai Dirut PLN menggelar jumpa pers di tempat yang sama. Para penyidik terlihat mengenakan rompi khusus bertuliskan KPK dan mengenakan masker serta sarung tangan plastik. Para penyidik tersebut diketahui pergi ke lantai 8 dan 16 kantor PLN. Seperti diketahui, lantai 8 merupakan ruangan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Dalam jumpa pers, Sofyan menegaskan dirinya bakal kooperatif dengan proses hukum yang kini tengah ditangani oleh KPK, dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Dirut PLN sebagai warga negara bakal patuh dan taat pada hukum yang berlaku,” katanya.

Sofyan menjelaskan bahwa kedatangan 10 orang dari KPK pada hari Minggu (15/7) ke kediamannya diterima dengan terbuka serta kooperatif. Sebagai tuan rumah, dia pun mengaku membantu KPK dengan memberikan sejumlah informasi terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 serta dokumen-dokumen terkait obyek.

“Proses penggeledahan di tempat tinggal saya dilakukan dengan fair dan terbuka. Saya bangga dengan cara kerja secara professiona yang dilakukan oleh KPK,” tegasnya.

Selama ini, menurut Sofyan, KPK dan PLN telah memiliki hubungan kerjasama berupa MoU dalam mengawal proyek-proyek Nasional PLN. ‘Alhamdulillah PLN saat ini banyak kemajuan menyelesaikan proyek-proyek listrik yang hasilnya sudah bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.”

Dirut PLN Sofyan Basyir ketika memberi keterangan dalam jumpa pers di kantornya, Senin sore (16/7). (Petrominer/Sony)

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap 13 orang pada Jum’at (13/7) di beberapa tempat di Jakarta. Salah satunya adalah Eni Maulani Saragih, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, yang ditangkap di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham saat menghadiri perayaan ulang tahun anak Idrus.

KPK juga turut menangkap bos Apac Group sekaligus pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo di lokasi yang berbeda. Dalam OTT tersebut KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima uang tersebut.

Keduanya ditangkap karena dugaan yang sama yakni terlibat suap dalam kasus pembangunan PLTU Riau 1. Kini, KPK telah menetapkan status keduanya sebagai tersangka dalam kasus ini pada Sabtu pekan lalu.

KPK menyangka Eni menerima Rp 500 juta dari Johannes Kotjo. Uang tersebut diduga untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama pembangunan PLTU Riau 1.

KPK telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak Juni 2018, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Pada Jum’at siang (13/7), tim penindakan KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari Audrey Ratna Justianty kepada Tahta Maharaya di lantai 8 gedung Graha BIP. Audrey merupakan sekretaris Johannes Budisutrisno Kotjo. Sedangkan Tahta adalah staf sekaligus keponakan Eni Maulani Saragih

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan commitment fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menegaskan bahwa Sofyan Basir masih berstatus sebagai saksi dalam kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“(Sofyan Basir) masih saksi saya kira ya. Karena KPK sudah menyampaikan bahwa dalam penyidikan ini baru ada dua orang tersangka setelah kami menemukan bukti permulaan yang cukup,” tegasnya.

Menurut Febri, KPK saat ini masih fokus pada penyidikan dua tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih dan Johannes Kojto. KPK masih fokus pada proses penggeledahan di sejumlah tempat untuk mencari bukti-bukti terkait kasus ini.

Jika ditemukan informasi dan bukti baru, KPK tak menutup kemungkinan akan mencari pelaku lain dalam kasus ini. “Tapi sekarang kami masih fokus pada dua tersangka ini,” ujarnya.

Febri memperkirakan KPK akan memanggil sejumlah saksi paling lambat pada pekan depan. Namun, dia enggan menjelaskan secara rinci siapa saja yang direncanakan akan diperiksa sebagai saksi dalam agenda pemeriksaan kasus ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here