Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Jakarta, Petrominer – Infrastruktur energi kian mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas industri dalam negeri. Pasalnya, energi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam membentuk daya saing industri. Misalnya, gas alam, yang banyak dibutuhkan oleh industri sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya.

Untuk itulah, Pemerintah bertekad menjaga ketersediaan dan harga gas untuk industri yang kompetitif. Tidak hanya itu, paradigma terhadap gas juga harus diubah. Gas tidak lagi hanya sebagai komoditas, namun juga menjadi infrastruktur penting dalam industri.

“Pemerintah bertekad menjaga ketersediaan dan harga gas industri. Paradigma terhadap gas juga harus diubah. Gas bukan hanya dijadikan sebagai komoditas, tetapi juga menjadi infrastruktur penting dalam industri,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, saat menjadi pembicara kunci pada Konvensi Nasional Badan Kejuruan Mesin, Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Selasa (24/10).

Menurut Airlangga, infrastruktur energi juga sangat penting untuk mewujudkan ketahanan energi. Apalagi, ketahanan energi mampu memberikan efek berganda bagi ekonomi nasional melalui industri, baik di tingkat hulu maupun hilir.

“Karena itulah, Pemerintah akan memperhatikan pasokan gas bagi kebutuhan industri nasional. Pasalnya, kebutuhan gas untuk industri cukup banyak, terutama untuk menjadi bahan baku utama dalam proses produksinya,” paparnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto disaksikan oleh Ketua Umum Badan Kejuruan Mesin PII Tresna P Soemardi menerima piagam kehormatan yang diserahkan oleh Ketua Umum PII Hermanto Dardak usai membuka Konvensi Nasional Badan Kejuruan Mesin PII di Kementerian Perindustrian, Selasa (24/10).

Di samping itu, Pemerintah juga telah berkomitmen dan sedang merealisasikan penyediaan listrik melalui Program 35.000 Megawatt (MW). Di mana, 25 persen dari target tersebut atau sekitar 8.800 MW, diupayakan berasal dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT).

Upaya ini, menurut Airlangga, mulai menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia. Dia mengutip laporan World Bank mengenai Global Ease of Doing Business 2017, di mana Indonesia mengalami kenaikan dari peringkat 106 di tahun 2016 menjadi peringkat 91 tahun 2017.

“Reformasi dalam hal prosedur memulai usaha, memperoleh akses kelistrikan, registrasi properti, memperoleh kredit atau bantuan permodalan, perpajakan, perdagangan internasional, serta penegakan kontrak adalah hal-hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini,” ujar Menperin.

Bahkan, UNIDO mencatat, daya saing Indonesia di posisi ke-9 pada tahun 2016 dengan nilai tambah industri US$ 225,67 miliar dan pangsa pasar naik menjadi 1,83 persen. Sedangkan, merujuk data World Economic Forum terkait Global Competitiveness Index 2017-2018, daya saing Indonesia secara global tahun ini berada pada posisi ke-36 dari 137 negara. Peringkat ini naik lima tingkat dibandingkan tahun sebelumnya yang menduduki posisi ke-41.

TKDN Tinggi

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa industri nasional dari beberapa sektor strategis telah menyerap tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang cukup besar hingga melampaui 50 persen. Dia merujuk pada industri otomotif dan pembangkit listrik.

“Misalnya turbin yang berkapasitas 27 Megawatt, transformator berkapasitas 550 kilovolt ampere, serta kabel dan tiang listrik, sudah bisa dibuat sendiri dengan bahan baku lokal cukup tinggi. Selain itu, TKDN untuk kendaraan jenis LCGC (Low Cost Green Car) juga sudah mencapai 80 persen, bahkan tipe tertentu ada yang mencapai 90 persen,” ungkapnya.

Menurut Airlangga, Kementerian Perindustrian tengah membuat sertifikasi dalam hal jenis atau jumlah lokal konten pada suatu produk yang dihasilkan industri nasional, yang akan diumumkan dan diverifikasi oleh lembaga surveyor independen. Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait juga membentuk tim monitoring untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi TKDN pada pengadaan pemerintah pusat dan daerah.

Saat ini, juga sedang disusun Peraturan Presiden tentang TKDN yang sedang disinkronisasi, sehingga akan memungkinkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengumumkan perencanaan teknis untuk program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, industri dalam negeri memiliki persiapan matang untuk menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan, sekaligus dapat memperkirakan sesuai kebutuhan.

Perpres tersebut tidak akan membedakan produk yang diproduksi oleh BUMN atau swasta. Hal paling penting adalah penggunaan TKDN akan mendorong daya saing produk dalam negeri.

“Perpres ini sebagai upaya optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, sehingga proyek nasional juga dapat menjadi ajang penyerapan tenaga kerja lokal, sekaligus sebagai penghemat devisa. Bahkan industri substitusi impor diharapkan dapat bangkit kembali,” paparnya.

Kementerian Perindustrian mencatat, sejumlah industri penunjang pembangkit listrik nasional mampu memproduksi beragam komponen untuk memenuhi kebutuhan program 35.000 MWyang diikuti dengan program pembangunan transmisi sepanjang 46 kilometer. Di antaranya, produsen turbin berkapasitas hingga 27 MW sebanyak tiga perusahaan, generator hingga 10 MW (2 perusahaan), boiler sampai 660 MW (9 perusahaan), transformator sampai 550 kVA (5 perusahaan), kabel listrik (11 perusahaan), panel (3 perusahaan), KWH meter (5 perusahaan), dan tiang listrik (11 perusahaan).

Di sektor lainnya, Kementerian Perindustrian juga tengah menggenjot TKDN produk industri perangkat telekomunikasi. Salah satu langkahnya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Maksud dan tujuan dari implementasi permenperin tersebut antara lain mendukung pengembangan produk software lokal serta menumbuhkan pusat inovasi baru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri.

Hingga saat ini, industri telekomunikasi dan informatika dalam negeri mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hingga tahun 2016, terdapat 23 electronics manufacturing service (EMS), 42 merek dan 37 pemilik merek baik global maupun nasional, dengan total nilai investasi sebesar Rp 7 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13 ribu orang.

Berdasarkan data yang dirilis United Nations Statistics Division tahun 2016, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 10 persen. Indonesia mampu menyumbang hingga 22 persen setelah Korea Selatan (29 persen), Tiongkok (27 persen), dan Jerman (23 persen).

Saat ini, paradigma industri manufaktur global memandang proses produksi sebagai satu kesatuan antara proses pra produksi, produksi dan pasca produksi. Oleh karena itu, kini sudah tidak bisa lagi melihat produksi hanya di pabrik saja.

“Pembangunan sektor industri bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu atau dua lembaga, tetapi membutuhkan komitmen kuat dari seluruh komponen dan stakeholders mulai dari hulu hingga hilir, serta dari pembuat kebijakan hingga para pelaku industri itu sendiri,” ujar Airlangga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here