Nosel dan selang Pertalite dan Pertamax di SPBU Pertamina.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah menetapkan bahwa penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi harus disetujui oleh Pemerintah. Kebijakan ini berlaku tidak hanya untuk PT Pertamina (Persero), namun juga untuk semua produsen BBM eceran seperti Total, Shell, AKR dan Vivo.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, kebijakan ini dibuat untuk menjaga tingkat inflasi dan juga daya beli masyarakat. Dengan begitu, semua produsen harus mendapatkan izin dari Pemerintah sebelum menaikan harga BBM yang dijualnya.

“Bapak Presiden telah memberikan arahan menyangkut penetapan harga BBM non subsidi untuk mempertimbangkan inflasi dan daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM juga harus mempertimbangkan inflasi ke depan,” ujar Arcandra Tahar, Senin (9/4).

Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa Pemerintah sangat concern dengan laju inflasi jika terjadi kenaikan harga BBM non subsidi, seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Kebijakan tersebut juga berlaku untuk semua perusahaan yang menjalankan bisnis penjualan BBM non subsidi di Indonesia, kecuai avtur dan sektor industri.

“Menyangkut kenaikan BBM non subsidi, avtur dan industri tidak masuk. Ini berlaku seluruh termasuk Shell, AKR, Tota dan Vivo,” tegas Arcandra.

Untuk menerapkan kebijakan baru tersebut, dalam waktu dekat akan diterbitkan Peraturan Menteri ESDM. Setelah terbit, aturan baru itu langsung berlaku.

“Akan ada Peraturan Menteri, targetnya secepatnya keluar. Sebelum Permen diundangkan, maka kita akan sosialisasikan sehingga tidak ada gap waktu,” tandasnya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar ketika memberi penjelasan mengenai kebijakan baru tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, Senin (9/4). (Petrominer/Pris)

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Susyanto menambahkan bahwa nantinya akan ada revisi Peraturan Menteri ESDM untuk mengakomodir kebijakan baru tersebut. Dalam permen tersebut akan diatur agar badan usaha penyalur BBM wajib meminta izin kepada Pemerintah sebelum menaikan harga BBM.

“Karena memang sesuai keputusan MK, Pemerintah harus tahu persis, makanya permennya harus diubah. Kalau setiap ada kenaikan yang tadi Pak Wamen sampaikan, maka wajib disetujui Pemerintah,” ujar Susyanto.

Adapun beberapa peraturan yang akan direvisi terkait implementasi kebijakan BBM tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual eceran BBM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here