Jakarta, Petrominer – Hingga akhir tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membangun 325.773 sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas). Jargas tersebut dibangun di 16 Provinsi, 40 Kabupaten/Kota.

Tahun 2019, Kementerian ESDM akan melaksanakan pembangunan jargas sebanyak 78.216 SR di 18 Kota/Kabupaten. Untuk merealisasikan program ini, sebuah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) telah ditandatangani antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan 18 Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Rabu (13/3).

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto dengan para Bupati/Walikota, disaksikan oleh Sekretaris Jenderal ESDM Ego Syahrial dan Inspektur Jenderal ESDM, Syahroza.

“Mengingat proses pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga ini merupakan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, perlu didukung dengan adanya Nota Kesepahaman antara Ditjen Migas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat,” jelas Djoko.

Menurutnya, kesepakatan ini merupakan bentuk sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas demi menjamin ketahanan energi nasional serta mewujudkan energi berkeadilan.

Pembangunan jargas merupakan bagian dalam RPJMN Tahun 2015-2019 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien. Jargas juga merupakan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini merupakan realisasi dari Perpres No. 3 tahun 2016 jo Perpres No. 56 tahun 2018 serta diterbitkannya Perpres No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Persyaratan suatu daerah dapat dibangun jargas yaitu memiliki atau dekat dengan sumber gas, tersedia infrastruktur penyaluran gas bumi dan ketersediaan pasar atau pelanggan. Adanya jargas juga mempermudah masyarakat karena tersedia setiap saat, tidak perlu keluar rumah mencari LPG jika sewaktu-waktu kehabisan

Djoko menyatakan, dalam pelaksanaan pembangunan jargas, terdapat beberapa kendala non teknis yang berpotensi menghambat pembangunan jargas untuk rumah tangga seperti perizinan, maupun permasalahan sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan.

“Untuk itu, Kementerian ESDM meminta dukungan para Bupati dan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas ini,” tegasnya.

Kementerian ESDM telah melaksanakan pembangunan jargas sejak tahun 2009 lalu. Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah sambungan yang terbangun mencapai 352.852 SR di 16 Provinsi yang meliputi 40 Kabupaten/Kota.

Untuk tahun 2019, Kementerian ESDM akan melaksanakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 78.216 SR di 18 lokasi. Dengan rincian, Kabupaten Aceh Utara (5.000 SR), Kota Dumai (4.300 SR), Kota Jambi (2.000), Kota Palembang (6.000 SR), Kota Depok (6.230 SR), Kota Bekasi (6.720 SR), Kabupaten Karawang (2.681 SR), Kabupaten Purwakarta (3.765 SR), Kabupaten Cirebon, (6.520 SR), Kabupaten Lamongan (4.000 SR), Kota Mojokerto (4.000 SR), Kabupaten Mojokerto (4.000 SR), Kabupaten Pasuruan (4.000 SR), Kabupaten Probolinggo (4.000 SR), Kabupaten Banggai (4.000 SR), Kabupaten Wajo (2.000 SR) dan Kutai Kartanegara (5.000 SR). Pembangunan tersebut akan dibantu PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here