Jakarta, Petrominer — Molornya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1, yang masuk dalam program percepatan 35 ribu megawatt (MW), diduga karena belum adanya komitmen pasokan LNG (liquid natural gas). Tidak adanya komitmen pasokan inilah yang menyebabkan tingkat kepercayaan perbankan untuk memberi pendanaan proyek tersebut menjadi sangat rendah.
Demikian disampaikan pengamat energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, ketika dihubungi, Kamis (5/1). “Bank jelas tidak mau karena uncertainly-nya sangat tinggi,” tegas Fahmy.
Dia menambahkan, tingkat ketidakpastian PLTGU Jawa 1 memang tinggi. Karena tanpa LNG, dipastikan proyek tersebut tidak akan bisa berjalan. Bahkan kalau pembangkitnya dipaksakan dibangun, sudah jelas tidak akan bisa beropersi alias mangkrak.
Di sisi lain, jelas Fahny, tidak adanya komitmen pasokan LNG membuktikan bahwa keinginan PT PLN (Persero) untuk memasok sumber energi justru menghambat proyek tersebut. Pasalnya, PLN memang tidak kompeten pada penyediaan LNG.
“Karena Dirutnya seorang bankir, maka yang dipikirkan sejak awal hanya sisi bisnis. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan kompetensi PLN. Seperti nafsu besar tenaga kurang,” katanya.
Orientasi bisnis yang dilakukan Dirut PLN, menurut Fahmy, juga menjadi penyebab tertundanya berbagai proyek 35 ribu MW. Dalam hal ini, semua sisi ingin dirambah dan dijadikan ajang bisnis.
“Tetapi karena memang PLN tidak memiliki kemampuan, akibatnya seperti sekarang, malah terbengkalai. Dan harus diingat, bukan sekali ini saja PLN memundurkan jadwal kontrak,” katanya.
Lebih lanjut, Fahmy menyatakan bahwa hal ini tentu saja membuat nasib proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tersebut menjadi semakin tidak menentu. Pasalnya, PLN dipastikan tidak akan bisa memenuhi target 35 ribu MW pada tahun 2019 nanti. Bahkan, kalau pun diundur hingga 2020, target itu pun sudah pasti tidak akan tercapai juga.
“Itu sebabnya, PLN fokus saja pada pencapaian target 35 ribu MW. PLN tidak perlu memikirkan sisi bisnis terlebih jika ternyata mereka tidak kompeten,” paparnya.
Seperti diketahui, hingga saat ini PLN belum menyepakati kontrak perjanjian jual beli listrik PLTGU Jawa 1. Padahal, seharusnya kontrak sudah harus disepakati pertengahan Desember 2016 lalu, atau 45 hari setelah pengumuman pemenang tender. Sebelumnya, pada proses tender, PLN sempat mengubah syarat tender. Jika semula pasokan gas dibebankan kepada pengembang, kemudian justru diambil alih oleh PLN.
Perencanaan Lemah
Terkait mundurnya kontrak PLTGU Jawa 1, Sekjen Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Heru Dewanto menilai perencanaan yang dilakukan PLN sangat lemah. Padahal dengan mengubah skim syarat tender, seharusnya sejak awal PLN sudah mempersiapkan diri untuk menyuplai gas.
“Kalaupun mereka akan mengambil alih pasokan gas, harus sejak awal mempersiapkan diri. Akibatnya seperti sekarang, kontrak mengalami penundaan,” kata Heru.
