Siaran Pers SKK Migas

Jakarta, Petrominer — Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta menertibkan dan memberi peringatan Kepala SKK Migas yang telah menekan untuk segera mengambil keputusan tentang Plan of Development (POD) Blok Masela. Melalui penerbitan Press Release tertanggal 16 Maret 2016, Kepala SKK Migas dituduh telah menekan Pemerintah untuk segera menyetujui POD yang telah diajukan INPEX untuk mengembangkan lapangan gas Abadi, Blok Masela, di Laut Arafuru, Maluku.

“Melalui penerbitan press release tersebut, SKK Migas telah menggunakan ruang publik meminta Presiden Jokowi untuk segera menyetujui revisi POD skema offshore/FLNG yang direkomendasikan oleh SKK Migas beserta Inpex/Shell, dengan investasi senilai US$ 14 miliar,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, dalam siaran persnya yang diterima Petrominer, Kamis (17/3).

Padahal, ujar Marwan, kepastian pengembangan blok migas tersebut saat ini masih dalam tahap evaluasi dan kajian yang intensif guna memilih apakah pembangnan kilang LNG akan dilakukan di darat (Skema Onshore) atau di laut (Offshore, FLNG).

Dalam jumpa pers yang digelar Rabu malam, Kepala SKK Migas mengungkap tentang potensi terjadinya downsizing personil dan lay off karyawan oleh Inpex, reposisi karyawan oleh Shell, serta tertundanya investasi selama dua tahun, jika POD Blok Masela tidak segera disetujui Presiden Jokowi.

Menurut Marwan, dengan latar belakang informasi tersebut, SKK Migas tampaknya telah bertindak lebih menyuarakan kepentingan kontraktor Blok Masela, yakni Inpex dan Shell, dibandingkan kepentingan negara dan rakyat yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan oleh SKK Migas.

Padahal SSK Migas sangat paham keputusan pembangunan skema offshore atau onshore Blok Masela masih belum diputuskan Presiden Jokowi. Apalagi, dengan adanya perbedaan pendapat yang tajam tentang skema itu antara Kmenterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim, maka proses pengambilan keputusan dilakukan tertutup oleh Presiden dan anggota kabinetnya, tanpa boleh diintervensi oleh pejabat/lembaga negara lain di luar anggota kabinet tersebut.

“Sehingga, tertangkap kesan bahwa SKK Migas telah bertindak di luar kelaziman, memaksakan kehendak, dan melanggar tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang mewakili pemerintah dalam pelaksanaan aspek-aspek kontraktual dan pengawasan kontrak-kontrak migas,” paparnya.

Padahal di sisi lain, Pemerintah RI sendiri memiliki prosedur pengambilan keputusan yang harus diikuti dan dipatuhi melalui proses yang prudent dan akuntabel, serta diatur dalam UU/peraturan, sehingga prosedur tersebut menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat.

IRESS meminta pemerintah untuk bekerja independen serta tetap menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam pengembilan keputusan pengembangan Blok Masela. Amanat konstitusi dan kepentingan strategis negara dan rakyat harus menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan. Presiden Jokowi harus membebaskan proses pengambilan keputusan dari berbagai intervensi dan tekanan yang datang dari berbagai pihak di luar pemerintahan.

“Karena itu, IRESS meminta agar Presiden Jokowi tidak terpengaruh terhadap sikap Kepala SKK Migas tersebut di atas. Pemerintah pun tidak perlu khawatir atau takut jika Inpex dan Shell mengancam untuk memutus kontrak atau hengkang dari rencana pengembangan Blok Masela,” tegas Marwan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here