Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Jakarta, Petrominer – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi apresiasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas komitmennya mewujudkan tata kelola sektor ESDM yang baik dan bersih. Apresiasi itu juga diberikan atas upaya Kementerian ESDM mencegah korupsi melalui Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2018.

Penghargaan yang diterima Kementerian ESDM ini merupakan penghargaan kedua dalam dua tahun berturut-turut. Setahun lalu, Kementerian ESDM juga menerima penghargaan Implementasi e-LHKPN Terbaik.

“Kementerian ESDM dengan raihan LHKPN Terbaik, patut diapresiasi. Pasti ada peran Pak Jonan di sana. Jadi di ESDM kalau tidak melakukan LHKPN, layanan kepegawaiannya dihentikan,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018, Rabu (5/12).

Menanggapi apresiasi dari Ketua KPK tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN di lingkungan Kementerian ESDM, dia sebagai pimpinan lembaga harus memberikan contoh dan melakukan monitoring secara terus menerus.

“Pertama, pimpinan lembaganya harus memberikan contoh. Kedua, himbauan yg terus menerus. Kalau itu wajib, Saya monitor. Tiap minggu Kepala Biro Sumber Daya Manusia lapor. Kalau ada yang belum lapor, saya kirim email ke seluruh pegawai. Ketiga, kalau sampai batas waktu belum lapor juga, layanan kepegawaiannya tidak dibuka, otomatis tunjangan kinerja, kenaikan pangkat tertunda. Menurut saya kalau sudah wajib LHKPN ya wajib saja,” tegas Jonan.

Kementerian ESDM juga telah melakukan penyesuaian perubahan tata cara penyampaian harta kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, tata cara penyampaian harta kekayaan Penyelenggara Negara.

“Kementerian ESDM turut menyesuaikan perubahan tersebut serta memperluas wajib lapor LHKPN, dari penyampaian manual menjadi penyampaian melalui sistem e-LHKPN. Periode penyampaian LHKPN pun berubah, dari 2 (dua) tahun sekali menjadi 1 (satu) tahun sekali,” jelasnya.

Status wajib lapor LHKPN Kementerian ESDM untuk tahun 2017 sebanyak 2.662 orang wajib lapor yang terdiri dari Menteri, Wakil Menteri, AUPK DEN, Komite BPH Migas, Kepala SKK Migas beserta jajaran Pimpinan, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, Pengawas Internal SKK Migas, seluruh Pejabat Struktural KESDM, Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan KESDM, seluruh Pengelola Anggaran di lingkungan KESDM, Fungsional Auditor, Inspektur Tambang, dan Inspektur Migas, serta seluruh pegawai di lingkungan SKK Migas.

Kepatuhan penerapan LHKPN di Lingkungan Kementerian ESDM merupakan amanat Menteri ESDM tanggal 10 April 2017, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain Kementerian ESDM, ada enam lembag lainnya yang meraih penghargaan serupa. Berikut daftar instansi peraih Kategori Penerapan LHKPN Terbaik:

1. Kementerian ESDM
2. Kementerian Keuangan
3. Otoritas Jasa Keuangan
4. PT Kereta Api Indonesia
5. PT PGN
6. PT Telekomunikasi Indonesia
7. PT Bank Jabar Banten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here