Pengisian (charge) baterai kendaraan listrik di SPKLU Rest Area Km 207 A tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah terus mendorong pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB). Selain menumbuhkan industri nasional, langkah ini diambil untuk menyongsong tren industri otomotif global, turut mendukung kampanye dunia mengurangi emisi karbon, dan penghematan bahan bakar berbasis fosil.

“Indonesia memiliki peluang dan potensi besar dalam pengembangan kendaraan listrik. Hal ini didukung dengan tingkat kepemilikan kendaraan roda empat yang masih relatif rendah, serta kesiapan membentuk ekosistem kendaraan listrik dengan penyiapan infrastruktur yang sudah mulai bergerak,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (2/3).

Agus menegaskan, mau tidak mau dunia akan mengarah pada fuel economy yang berbasis pengurangan emisi karbon. Karena itulah, secara bertahap Pemerintah menyiapkan regulasi terkait kendaraan listrik.

Regulasi yang dimaksud antara lain Peraturan Presiden (Perpres) 55 tahun 2019 tentang percepatan KBLBB untuk transportasi jalan. Kemenperin juga telah menyusun peta jalan industri otomotif secara keseluruhan, termasuk di dalamnya kendaraan bermotor listrik.

Peta jalan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 27 tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuang Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri KBLBB. Di dalam peraturan tersebut, Pemerintah menargetkan 20 persen dari total unit kendaraan roda empat atau lebih merupakan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) pada tahun 2025, termasuk KBLBB.

“Di tahun 2030, ditargetkan jumlahnya meningkat menjadi 600.000 unit atau 25 persen dari total produksi sebanyak 3 juta unit,” paparnya.

Penggunaan kendaraan listrik yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit di tahun 2025 dikalkulasi dapat mengurangi emisi karbon 1,4 juta ton. Ini sekaligus mampu menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 800 juta liter atau sekitar 5 juta barel, yang bila dikonversi mencapai sekitar US$ 251 juta.

Insentif

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier, menyampaikan bahwa untuk mendukung ekosistem dalam pengembangan kendaraan listrik, Kemenperin terus berkoordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga lainnya. Antara lain berkaitan dengan investasi, insentif, penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Termasuk juga mengenai pengaturan tarif tenaga listrik dengan pemberian insentif dari PLN.

Menurut Taufiek, Pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak bagi pengguna KBLBB.

“Kalau kita lihat dari struktur pajak, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama di DKI Jakarta sudah nol persen. Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan kebijakan kredit uang muka nol persen. PLN juga mengeluarkan diskon-diskon untuk charging station,” jelasnya.

Kebijakan pengembangan KBLBB di dalam negeri ini sekaligus diharapkan mampu menggerakan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai penghasil komponen kendaraan tier 1, tier 2 dan tier 3 yang memberikan dukungan kepada Agen Pemegang Merek (APM).

“Pemerintah berupaya mendorong pelaku IKM otomotif untuk berkontribusi dalam pengembangan industri mobil listrik dan memberikan nilai tambah dari dalam negeri,” ungkap Taufiek.

Pengembangan kendaraan listrik juga diatur melalui Permenperin 28 tahun 2020 tentang KBLBB dalam Keadaan Teruai Lengkap dan Terurai Tidak Lengkap. Ada beberapa perusahaan yang telah berkomitmen mengembangkan kedaraan listrik dan ditargetkan menghasilkan mobil listrik Completely Knock Down (CKD).

“Pabrikan Jepang juga sudah berkomitmen untuk segmen hybrid dan electric vehicle. Jadi ini pararel, ketika investasi masuk infrastruktur juga disiapkan,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here