Jakarta, Petrominer – Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) akan menggelar focus group discussion (FGD) membahas pemanfaatan energi nuklir. Diskusi dengan para pemangku kepentingan ini bertujuan menghimpun sekaligus menyelaraskan pandangan terhadap rancangan pembangunan dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia.
Menurut Zulnahar Usman, Anggota KEIN sekaligus Ketua Kelompok Kerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pelaksanaan FGD merupakan hasil kerja sama antara pihaknya dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Pertengahan Maret 2018 lalu, kedua lembaga negara ini bersepakat untuk mendorong pembangunan PLTN guna menjamin pasokan energi listrik nasional yang ramah terhadap lingkungan da berkelanjutan.
“FGD akan membahas energi nuklir secara komprehensif dan akan diikuti oleh lembaga-lembaga terkait. Rencananya, diskusi akan dilaksanakan pada tanggal 16-18 April 2018 di Denpasar, Bali,” kata Zulnahar, Senin (9/4).
Sejumlah stake holder yang akan hadir antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Perekonomian, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Menurutnya, pertemuan dengan Kementerian/Lembaga yang terkait nuklir ini diharapkan dapat memberikan masukan yang komprehensif kepada Presiden, sehingga permasalahan Nuklir yang sudah maju-mundur selama tiga dekade dapat segera diputuskan. Ini sesuai arahan Presiden pada 12 Januari 2016 lalu bahwa masalah PLTN jangan terus diambangkan, bila sudah dianggap diperlukan segera diputuskan.
Hasil FGD Nuklir tersebut akan menjadi Policy Memo KEIN kepada Presiden dalam rangka persiapan Indonesia menjadi negara yang memanfaatkan energi nuklir.
Pemilihan PLTN bila ditetapkan diyakini bisa menjamin keberlanjutan dan keamanan pasokan energi listrik, yang berwawasan lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, terutama batubara. Bila PLTN tetap ditunda, ketergantungan terhadap batubara untuk menjamin pasokan listrik yang continue akan terus berlanjut, sementara energi baru terbarukan yang continue terbatas pada hydro (air) dan geothermal (panasbumi).
Sekarang ini, problem utama mandegnya pengembangan PLTN di Indonesia hanya terletak pada penerimaan masyarakat yang masih khawatir dengan keberadaan reaktor. Padahal, pemanfaatan ilmu pengetahuan di bidang ini berkembang sangat cepat, saat ini pun teknologi pembangkit listrik sudah masuk dalam Generasi Keempat. Di mana, antisipasi kebocoran reaktor lebih canggih ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Sehingga, bencana alam seperti gempa bumi ataupun tsunami dapat dicegah ancaman bahayanya dari kebocoran reaktor.
Sudah Mendesak
Zulnahar menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir bagi Indonesia untuk saat ini dinilai sudah mendesak. Hal ini didasari pada rendahnya konsumsi listrik secara nasional. Jumlah penduduk sudah mencapai 260 juta jiwa, sedangkan suplai listrik hanya mampu dipasok dari pembangkit berkapasitas 62 gigawatt (GW).
“Ini berarti kapasitas pasokan perkapita baru mencapai 238 watt/kapita dan menghasilkan konsumsi energi listrik perkapita 1020 Kwh/kapita,” jelasnya.
Oleh karena itu, kehadiran PLTN dipandang penting untuk memberi dukungan menggantikan fungsi energi fosil. Apalagi Teknologi PLTN sudah terbukti proven dan menjadi andalan dibeberapa negara, seperti Perancis dan China.
Zulnahar optimistis Indonesia akan mampu mengembangkan teknologi nuklir dengan dukungan seluruh masyarakat. Apalagi secara pengalaman, Indonesia sejatinya sudah berhasil mengoperasikan tiga reaktor experiment lebih dari 50 tahun serta telah memiliki perangkat hukum yang memadai.
Tinggalkan Balasan