Pertemuan secara virtual antara POLRI dan SKK Migas membahas permasalahan hukum dan keamanan yang dinilai berpotensi mengganggu capaian target industri hulu migas.

Jakarta, Petrominer – Kepolisian Republik Indonesia berkomitmen untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional hulu minyak dan gas bumi (migas), terutama dalam rangka mencapai Program 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030. POLRI pun telah membentuk Satgas Migas agar program tersebut dapat dicapai dengan baik dan lancar.

“Kami siap mengawal pelaksanaan investasi dan target produksi hulu migas. Oleh karena itu telah dibentuk Satgas Migas, dan siap berkoordinasi dengan SKK Migas secara intensif untuk mengawal agar permasalahan hulu migas di lapangan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga membawa kebaikan bagi negara ini,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika bertemu dengan Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, Jum’at (16/4).

Pertemuan tersebut dilakukan secara daring dan dihadiri pejabat tinggi kedua lembaga. Dalam kesempatan itu, POLRI dan SKK Migas membahas beberapa permasalahan hukum dan keamanan yang dinilai berpotensi mengganggu capaian target industri hulu migas, termasuk dalam mencapai target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030.

Sejak tahun 2003, POLRIi dan SKK Migas telah menjalin kerjasama intensif yang tertuang dalam Nota Kesepahaman di bidang penegakan hukum maupun di bidang pengamanan. Selanjutnya, Nota Kesepahaman tersebut juga sudah ditindaklanjuti melalui penyusunan pedoman kerja maupun Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk penanganan kegiatan yang lebih spesifik. Dan, saat ini telah terdapat 14 PKS yang meliputi 10 Polda dan 28 KKKS.

Pelaksanaan PKS ini dinilai efektif untuk menekan gangguan keamanan yang ditengarai berpotensi mengganggu operasional hulu migas, seperti pencurian peralatan operasi, adanya kegiatan illegal drilling dan illegal tapping, penyerobotan lahan operasi serta masalah-masalah sosial yang berkembang menjadi gangguan operasi hulu migas.

“Untuk menekan jumlah gangguan ini, kami membutuhkan dukungan Bapak Kapolri, utamanya terkait dengan penegakan hukum, sehingga masalah di lapangan dapat segera diselesaikan,” kata Dwi.

Permasalahan utama yang dihadapi kegiatan hulu migas saat ini adalah mengatasi kegiatan illegal drilling dan illegal tapping, yang mana setiap tahun jumlah kasus selalu meningkat. Untuk menghentikannya, Kapolri mengatakan siap berkoordinasi untuk menyusun strategi bersama dalam upaya penghentian kegiatan-kegiatan tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here