Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko.

Semarang, Petrominer – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah komitmen mengembangkan energi bersih dengan memanfaatkan energi surya. Apalagi, potensi energi surya yang dimili sebesar 4,05 kWh/kWp per hari berada di atas rata-rata Indonesia, yang sebesar 3,75 kWh/kWp.

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, potensi tersebut jika dimanfaatkan dalam bentuk pembangkit listrik surya atap (PLTS Atap) dapat membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) tahun 2020 sebesar 11,60 persen.

“Jawa Tengah juga merupakan provinsi pertama yang telah menyelesaikan RUED dan menjadikan pengembangan energi surya sebagai salah satu bagian rencana strategis (renstra) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah,” ujar Sujarwanto pada acara Seminar Jawa Tengah Solar Revolution 2019, Selasa (17/9).

Dia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen dan rencana mengembangkan energi bersih dengan memanfaatkan energi surya. Selain direncanakan dalam RUED dan rencana strategis Dinas ESDM Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah juga telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur untuk pemanfaatan rooftop solar di bangunan pemerintah, publik, komersial, dan industri. Ini untuk mendorong akselerasi pemanfaatan energi surya di Jawa Tengah. Beberapa dinas juga telah menganggarkan pembiayaan untuk instalasi rooftop solar tahun depan.

“Dengan potensi energi surya yang ada serta semangat pengembangan EBT oleh Gubernur Jawa Tengah dan jajaran Dinas ESDM, Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi pionir dan pemimpin dalam pemanfaatan energi surya dalam bentuk pembangkit listrik surya atap (PLTS atap),” tegas Sujarwanto.

Gayung pun bersambut. Institute for Essential Services Reform (IESR) memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi JawaTengah untuk mewujudkan hal tersebut. Bentuknya berupa kerjasama asistensi teknis, kajian kebijakan dan regulasi, survei pasar dan pengembangan kapasitas para perencana energi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Dukungan asistensi teknis dari IESR kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Dinas ESDM dengan IESR,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Menurut Fabby, pihaknya melihat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan energi terbarukan, khususnya energi surya, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang terus meningkat. Sebagai lembaga think-tank Indonesia di bidang energi dan lingkungan, IESR sangat mendukung pelaksanaan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dan mengakselerasinya.

IESR menilai pemanfaatan energi surya di lingkungan pemerintah daerah dapat diprioritaskan pada atap-atap bangunan kantor Pemerintah Daerah Provinsi yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, serta bangunan-bangunan fasilitas umum dan sosial seperti sekolah, universitas, puskesmas, rumah sakit dan tempat-tempat ibadah.

“Perhitungan awal IESR untuk serial Powering The Cities (Energi Surya untuk Kota): Jawa Tengah menunjukkan adanya potensi 6,9 MWp rooftop solar pada bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan bangunan Bupati/Walikota di wilayah Jawa Tengah. Perhitungan potensi ini belum memasukkan bangunan publik lainnya,” paparnya.

Potensi yang sangat besar untuk PLTS ada di atap-atap bangunan rumah dan gedung-gedung komersial dan industri yang bertebaran di seluruh wilayah Jawa Tengah. Hasil perhitungan IESR menunjukan indikasi atap bangunan rumah di seluruh Jawa Tengah secara teknis dapat menampung kapasitas PLTS Atap sebesar 32-110 Gigawatt-peak (GWp), dengan potensi pasar sebesar 3,3–11 GWp dalam 5-10 tahun mendatang, kata Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum.

Salah satu tantangan untuk merealisasikan Jawa Tengah sebagai Provinsi Energi Surya adalah pendanaan/pembiayaan, baik untuk instalasi di gedung pemerintah,fasilitas umum dan sosial, serta bangunan rumah tangga. Selain itu masyarakat juga perlu didorong untuk mau berinvestasi dalam bentuk perangkat PLTS Atap,yang dapat memberikan listrik bersih 25-30 tahun melalui promosi, peningkatan kesadaran dan insentif.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah perlu mengoptimalkan kapasitas fiskal untuk memasang PLTS Atap di gedung pemerintah dan fasilitas-fasilitas umum dan sosial. Untuk menstimulasi pasar, pemerintah provinsi juga dapat mengembangkan insentif-insentifyangdapat menurunkan biaya awal pemasangan listrik surya atap, selain menyiapkan skema pembiayaan melalui bank pembangunan daerah,” kata Fabby Tumiwa.

Dia pun berjanji siap mensosialisasikan penggunaan dan manfaat rooftop solar di masyarakat Jawa Tengah. Apalagi, Dinas ESDM juga ikut mendorong lembaga keuangan di Jawa Tengah untuk merumuskan skema pembiayaan yang dapat menarik minat masyarakat berinvestasi di PLTS Atap.

“Kami akan berbicara dengan Bank Jateng untuk membahas skema pembiayaan PLTS Atap secara lebih jauh,” kata Sujarwanto.

Sinergi antara Dinas ESDM provinsi Jateng dan IESR diharapkan dapat menyebabkan percepatan pemanfaatan energi surya dan pemasangan instalasi listrik surya atap di gedung-gedung pemerintah,bangunan komersial, bangunan industri dan bangunan rumah di seluruh Jawa Tengah dalam dua tahun mendatang. Dengan demikian Jawa Tengah dapat menjadi provinsi pionir dalam hal Pembangkit Listrik Surya Atap.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here