Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Nanang Abdul Manaf (kiri) dan Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong (kanan).

Jakarta, Petrominer – Memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) sudah menanti. Salah satunya, defisit neraca perdagangan karena melebarnya impor minyak mentah dibandingkan tingkat produksi dalam negeri demi memenuhi kebutuhan energi.

Jika melihat potensi geologis yang ada, Indonesia dianggap masih memiliki daya tarik bagi investor migas global. Pasalnya, masih terdapat sedikitnya 70 basin yang belum dieksplorasi. Pemanfaatan teknologi baru diyakini bisa meningkatkan produksi migas nasional untuk memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang.

Menurut Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Nanang Abdul Manaf, banyaknya basin yang belum dieksplorasi menunjukkan adanya teknologi baru yang dapat diimplementasikan pada lapangan produksi migas. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan produksi migas nasional guna memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang.

“Potensi geologis yang sangat besar ini tidak dapat dipisahkan dari sisi komersial dan kebijakan fiskal yang ada, sehingga dapat menarik minat investor untuk melakukan eksplorasi,” ujar Nanang, Jum’at (25/10).

Dia pun memberikan ilustrasi tentang saldo tabungan di dalam ATM. Jika uangnya ditarik terus-menerus tanpa adanya upaya menambah jumlah saldo, maka lama kelamaan uang yang ada akan terus menipis. Begitu pula halnya dengan cadangan migas nasional. Minimnya upaya mencari cadangan migas baru akan berdampak pada jumlah produksi yang dihasilkan di masa mendatang.

“Perlu dipikirkan sejumlah cara agar investor mau melakukan eksplorasi di Indonesia,” tegas Nanang.

Oleh karena itu, menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah dengan pihak Industri merupakan hal yang diyakini akan menjadi kunci peningkatan industri hulu migas nasional. Pemerintah memang saat ini fokus pada upaya menciptakan tata kelola migas yang lebih baik dan prinsip efisiensi. Sementara dari sisi industri, mengharapkan adanya kepastian peraturan (regulatory certainty), pengakuan terhadap kesucian kontrak (contract sanctity), fleksibilitas fiskal, dan kebebasan dalam memasarkan produk menurut prinsip business to business.

Potensi migas di Indonesia terkini. (SKK Migas, Oktober 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong. Malahan, dia menyampaikan bahwa industri migas nasional menyambut baik adanya kebijakan baru tentang keterbukaan data yang diterbitkan belum lama ini oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

Kebijakan tersebut, menurut Wajong, diyakini dapat membantu calon investor pada tahap awal untuk mengetahui ada tidaknya potensi hidrokarbon di suatu wilayah kerja yang ditawarkan Pemerintah. “Namun kebijakan ini harus terus disempurnakan khususnya tentang mekanisme pengelolaan data dan kualitas dari data yang ada itu sendiri,” ungkapnya.

Berdasarkan infografis yang diterbitkan IPA, diketahui bahwa proyeksi kebutuhan minyak pada tahun 2025 sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) mencapai sebesar 2 juta barel per hari. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan penemuan cadangan migas baru sebanyak 10 kali lapangan migas di blok Cepu atau investasi sebesar US$ 12 miliar.

Selain potensi geologis dan keterbukaan data, IPA juga menyoroti perihal rencana Pemerintah untuk mengurangi birokrasi perijinan yang diperlukan dalam kegiatan hulu migas nasional. Hal ini sejalan dengan fokus Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode kedua.

“Penyederhanaan perijinan tidak saja pada Kementerian ESDM, tetapi juga harus terjadi pada Kementerian atau Lembaga terkait, termasuk Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena kegiatan industri hulu migas juga terkait dengan sektor-sektor lainnya,” papar Wajong.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here