Jakarta, Petrominer – Lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2021 diperkirakan tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski begitu, penerimaan negara dari sektor hulu migas telah berhasil melampaui target. Ini memperlihatkan masih pentingnya peran hulu migas bagi perekonomian nasional.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menyebutkan bahwa hingga November 2021, kinerja lifting minyak mencapai 657 ribu barel minyak per hari (BOPD), atau 93,2 persen dari target sebesar 705 ribu BOPD. Sementara lifting gas mencapai 5.492 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), atau 97,4 persen dari target 5.638 MMSCFD.
“Outlook akhir tahun kami proyeksikan sebesar 660 ribu BOPD atau 93,6 persen untuk minyak dan 5.505 MMSCFD atau sebesar 97,5 persen untuk gas,” ungkap Dwi saat membuka Rapat Kerja SKK Migas tahun 2021, Senin (20/12).
Sedangkan untuk capaian lain, dia menyebutkan bahwa penerimaan negara sudah mencapai US$ 12,55 miliar (setara Rp 182 triliun), atau 172 persen dari target US$ 7,28 milar, cost recovery sebesar US$ 6,55 miliar, serta Reserve Replacement Ratio mencapai 102,3 persen dari target.
“Untuk penerimaan negara, meskipun mengalami tantangan Covid-19 outbreak yang terjadi pada Semester-I 2021, kami bersyukur harga minyak dunia berangsur naik. Sehingga pada akhir 2021, dapat kami proyeksikan penerimaan negara akan mencapai US$ 13,92 miliar setara Rp. 202 triliun atau hampir dua kali lipat dari target APBN,” terang Dwi.
Untuk tahun 2022, Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak sebesar 703 ribu BOPD dan 5.800 MMSCFD untuk gas.
Dia menegaskan, meskipun entry point tahun 2022 hanya berkisar 660 ribu BOPD, pihaknya tetap optimis dapat mencapai target asalkan para pekerja SKK Migas dapat melakukan langkah-langkah yang tidak biasa. Oleh karena itu, seluruh pekerja SKK Migas dihimbau agar proses yang bisa dipercepat agar dipercepat.
“Oleh karena itu kepada seluruh pekerja SKK Migas, saya menekankan agar proses mana yang bisa dipercepat agar dipercepat. Kita tidak lagi bisa menjalankan business as usual,” tegas Dwi.
Apalagi, menurutnya, SKK Migas telah mendapatkan minat dari beberapa investor tentang migas non konvensional (MNK) dan juga chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) sudah mulai meningkat. Dengan meningkatnya minat para investor, strategi terkait MNK dan EOR dapat lebih agresif di tahun-tahun ke depan untuk mendukung capaian produksi nasional di tahun 2030.
Dalam kesempatan yang sama, Dwi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas komitmen penuh dalam mendukung transformasi hulu migas.
“Di tengah gencarnya perubahan energi dunia yang mengarah pada penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), kami menyadari betul dukungan pemerintah utamanya Kementerian ESDM terhadap industri hulu migas masih sangat besar, hal ini direalisasikan dalam pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk tetap menjaga gairah investasi hulu migas. Terima kasih atas dukungan Bapak Menteri ESDM,” ungkapnya.
Dwi kembali mengingatkan beberapa hal penting kepada pekerja SKK Migas di tengah upaya pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, integritas dari pekerja SKK Migas tetap menjadi poin penting dalam upaya mencapai target. Kedua, visi sudah clear dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategi, long term plan, dan strategi lainnya sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian masih banyak ruang untuk meningkatkan efisiensi. Keempat, membangun SKK Migas sebagai center of excellent, sehingga kompetensi personel SKK Migas harus ditingkatkan, termasuk personel SKK Migas agar dapat aktif di kegiatan operasi-operasi KKKS.
Kepala SKK Migas juga menyinggung mengenai One Door Service Policy (ODSP) yang sudah terbentuk. SKK Migas diharapkan dapat lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh KKKS, utamanya terkait masalah perizinan.
“Masalah komersialiasasi juga harus dibenahi, jangan sampai ada proyek yang tidak dapat jalan karena monetisasi, kita harus cari jalan keluar sehingga investasi dapat lebih marak dan proyek dapat berjalan,” tegasnya.
Peran Hulu Migas
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam arahannya mengatakan bahwa perekonomian nasional saat ini belum kembali pulih yang berdampak pada menurunnya penerimaan negara. Sedangkan pada saat bersamaan dibutuhkan biaya yang besar untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 serta upaya memulihkan kembali aktivitas perekonomian.
“Pada saat yang sulit ini, kita bersyukur industri hulu migas memberikan kontribusi yang tinggi bagi negara. Jika di tahun 2020 kontribusi penerimaan negara dari sektor hulu migas mencapai US$ 8,4 miliar atau setara dengan Rp 121 triliun, sampai November 2021 penerimaan negara dari hulu migas sudah jauh melampaui target,” ungkap Arifin.
Menurutnya, industri hulu migas telah menunjukkan peranannya ketika negara membutuhkan pada saat yang sulit ini. Ini sekaligus menegaskan kembali betapa pentingnya industri hulu migas bagi negara.
“Meskipun sudah memberikan kontribusi sejak 70 tahun yang lalu, peranan hulu migas tetap penting. Memperhatikan rencana umum energi nasional, keberadaan energi dari sektor migas masih tetap dominan sampai tahun 2050,” ujar Arifin.
Meski begitu, dia juga mengingatkan bahwa meningkatnya harga minyak dunia tidak serta merta meningkatkan investasi hulu migas. Perubahan strategi bisnis perusahaan minyak dunia yang mulai memberikan investasi ke EBT menjadi tantangan bersama agar sektor hulu migas tetap menjadi salah satu tujuan investasi.
“Target peningkatan produksi migas nasional di tahun 2030 mustahil dapat dicapai jika tidak ada peningkatan investasi. Dibutuhkan investasi sekitar US$ 187 miliar dari tahun 2021 sampai 2030, yang artinya rata-rata kebutuhan investasi setiap tahunnya mencapai sekitar US$ 18 miliar, maka dengan tingkat capaian investasi di kisaran US$ 10-11 miliar tentu terdapat gap yang masih besar,” jelas Arifin.
Untuk itu pemerintah akan terus memberikan dukungan untuk pengembangan industri hulu migas nasional. Pemerintah telah melakukan penyederhaan proses perizinan, memberikan insentif fiskal maupun non fiskal. Pemerintah juga telah membebaskan investor untuk memilih jenis kontrak yang dianggap memberikan tingkat keekonomian yang lebih sesuai keinginan, apakah PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split.
“Pemerintah juga telah menghilangkan biaya signature bonus sehingga investor bisa memasukkan biaya ini sebagai bagian dari biaya operasi agar kebutuhan investasi dapat diturunkan. Kebijakan lainnya seperti DMO Price yang diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan investor menanamkan modalnya di industri hulu migas,” tegasnya.
Dengan dukungan-dukungan tersebut, Arifin berharap SKK Migas dapat mengoptimalkannya dengan melakukan eksekusi di lapangan melalui best effort serta extra ordinary effort. Karena gap untuk mencapai 1 juta BOPD akan semakin menjauh dan menjadi ancaman tidak tercapainya target 2030, diperlukan langkah konkrit dari SKK Migas di tahun 2022 agar target APBN dapat tercapai.
“Saya mengingatkan pula agar industri hulu migas terus melakukan upaya kegiatan untuk mengurangi emisi karbon. Langkah ini penting agar dukungan terhadap industri hulu migas dapat terus didapatkan dari berbagai stakeholders,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan