hasil penelitian Litbang ESDM menunjukkan nyala api kompor hasil modifikasi berwarna biru dan stabil, efisiensi bahan bakar DME naik 10 persen (dari 55 menjadi 65 persen).

Jakarta, Petrominer – Upaya hilirisasi dan percepatan peningkatan nilai tambah batubara terus didorong oleh Pemerintah. Salah satunya adalah pemrosesan batubara menjadi dimethyl ether (DME). Produk dari gasifikasi batubara ini bisa digunakan sebagai alternatif pengganti LPG yang angka impornya terus membengkak setiap tahun.

Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Apollonius Andwie, menyampaikan bahwa PTBA sebagai pionir pengembangan usaha hilirisasi batubara terus membuktikan dan menjalankan komitmennya. Hal itu tercermin dari keseriusan pengembangan hilirisasi batubara dengan rencana pembangunan pabrik gasifikasi batubara menjadi DME yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

“PTBA menargetkan kesepakatan bisnis kerja sama pengembangan proyek gasifikasi dapat ditandatangani bulan November 2020 ini bersama dengan PT Pertamina (Persero) dan Air Products and Chemicals, Inc. (USA) sebagai investor,” ujar Apollonius, Rabu (11/11).

Dia menjelaskan, persiapan konstruksi proyek Coal to DME ini akan dimulai awal tahun 2021 dan ditargetkan pabrik beroperasi pada Triwulan-II tahun 2024. Proyek hilirisasi ini juga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari Proyek Prioritas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Program pemanfaatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah batubara ini tentunya bisa memberikan sejumlah manfaat dan dampak positif bagi Indonesia. Pembangunan pabrik akan memanfaatkan cadangan batu bara kalori rendah PTBA yang berpotensi tidak dapat dijual sebanyak 180 juta ton selama 30 tahun. Tidak hanya itu, pembangunan proyek gasifikasi akan mendatangkan investasi sebesar US$ 2,1 miliar atau setara dengan Rp 32 triliun ke Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Apollonius, pabrik gasifikasi batubara akan mengolah sebanyak 6 juta ton batubara per tahun untuk diproses menjadi 1,4 juta ton DME. Produk ini mampu membantu mengurangi impor LPG sebanyak lebih dari 1 juta ton per tahun. Tentunya, pengurangan impor LPG tersebut dapat menghemat cadangan devisa negara sebesar Rp 8,7 triliun per tahun atau Rp 261 triliun selama 30 tahun.

Berdasar data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, impor LPG pada tahun 2020 telah mencapai 77,63 persen dari total kebutuhan nasional sebanyak 8,81 juta ton. Tanpa upaya hilirisasi batubara, rasio angka impor LPG bisa naik menjadi 83,55 persen dari total kebutuhan 11,98 juta ton di 2024.

Selain membawa sejumlah manfaat itu, jelasnya, hilirisasi batubara juga memiliki multiplier effect atau efek berkesinambungan bagi Indonesia. Di antaranya adalah berupa manfaat langsung yang diperoleh pemerintah senilai Rp 800 miliar per tahun atau Rp 24 triliun selama 30 tahun. Penghematan neraca perdagangan sebesar kurang lebih Rp 5,5 triliun per tahun atau senilai Rp 165 triliun selama 30 tahun. Dan pemberdayaan industri nasional dengan melibatkan tenaga lokal dan penyerapan jumlah tenaga kerja sebanyak 10.570 orang saat tahap konstruksi dan 7.976 orang selama masa operasi.

“Sejumlah manfaat tersebut tentunya juga langkah konkrit pemerintah bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar LPG. Sementara kajian pengembangan industri ini telah dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan konsultan teknis, finansial dan legal berstandarisasi internasional serta melibatkan juga Kementerian dan Lembaga terkait,” ungkap Apollonius.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here