Jakarta, Petrominer — PT PLN (Persero) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Penyelenggaraan Pengamanan Instalasi dan Aset serta Penegakan Hukum di Lingkungan Kerja PT PLN (Persero).

Berikut isi atau ruang lingkup MoU tersebut:

  1. Pertukaran data dan/atau informasi. Untuk mewujudkan tujuan dari MoU ini perlu adanya pertukaran data dan/atau informasi antara PLN dan Polri agar pelaksanaan pengamanan instalasi dan aset serta penegakan hukum di lingkungan PLN dapat berjalan dengan baik. Adapun kedua pihak juga bertanggung jawab atas kerahasiaan data masing-masing dengan persetujuan tertulis.
  2. Bantuan pengamanan. PLN dapat meminta bantuan pengamanan terbuka maupun tertutup dari Polri untuk pelaksanaan pengamanan instalasi dan aset ketenagalistrikan. Bentuk bantuan pengamanan ini dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika dalam keadaan mendesak.
  3. Audit sistem pengamanan. PLN dan Polri akan melakukan audit sistem pengamanan instalasi dan aset ketengalistrikan di lingkungan PLN dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengamanan dan untuk meyakinkan tingkat kesesuian sistem penyelenggaraan pengamanan tersebut.
  4. Penegakan hukum. PLN dan Polri akan berkoordinasi dalam percepatan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan kerja PLN.
  5. Pembinaan masyarakat. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan kerja PLN, dalam hal ini PLN dan Polri bersama-sama melaksanakan pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah melalui kegiatan bimbingan atau kegiatan lainnya yang disepakati.
  6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). PLN dan Polri akan melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, penyuluhan atau kegiatan lain yang disepakati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here