Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, saat mengadakan kunjungan kerja ke sejumlah pabrik minyak goreng sawit (MGS), Selasa (11/1).

Jakarta, Petrominer – Pemerintah menawarkan insentif fiskal berupa super tax deduction kepada para pelaku industri Minyak Goreng Sawit (MGS) yang meningkatkan kualitas, inovasi dan daya saingnya melalui kegiatan Research and Development (R&D). Fasiitas berupa pengurangan penghasilan bruto sampai 300 persen ini akan diberikan kepada industri yang melakukan kegiatan R&D untuk memperbanyak produk hilir kelapa sawit.

Demikian dikemukakan Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, saat mengadakan kunjungan kerja ke sejumlah pabrik MGS, Selasa (11/1). Apalagi selama ini, industri hilir minyak sawit turunan CPO telah mampu berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

“Industri kelapa sawit telah menunjukkan progress hilirisasi yang sangat baik. Saat ini, terdapat 168 ragam jenis produk hilir dari kelapa sawit, sementara pada tahun 2011 baru terdapat 54 jenis,” ungkap Putu.

Secara total, ekspor minyak sawit dan produk turunannya mencapai 33,1 juta ton per tahun, dari total produksi sebesar 53 juta ton per tahun. Pada tahun 2021, rasio volume ekspor antara bahan baku CPO dengan produk hilirnya mencapai 9,27 persen berbanding 90,73 persen. Sedangkan selama periode 2016-2020, rata-rata rasio ekspor bahan baku dengan produk hilir sekitar 20 persen berbanding 80 persen.

Guna melihat kesiapan sektor industri minyak goreng dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, Dirjen Industri Agro melakukan kunjungan kerja ke sejumlah produsen, antara lain PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) di Jakarta, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) di Bekasi, dan PT Multimas Nabati Asahan di Serang, Banten.

Kementerian Perindustrian berupaya selalu menjaga produktivitas industri minyak goreng sawit dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa prioritas utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan rakyat.

Pemerintah telah melaksanakan program distribusi minyak goreng kemasan sederhana 11 juta liter melalui operasi pasar dan ritel modern yang dimulai sejak November 2021. Program distribusi kemasan sederhana ini didukung oleh industri MGS dan Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (APRINDO).

“Pemerintah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga terjangkau sekitar Rp 14.000 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia,” kata Putu.

Sebanyak 70 industri dilibatkan untuk menyediakan minyak goreng kemasan sederhana ini, dengan didukung sekitar 200 packer. Bagi industri yang ingin terlibat dalam program ini, Kemenperin akan merelaksasi SNI MGS secara wajib untuk industri yang menggunakan merek MINYAKITA.

“Jadi, kalau perusahaan industri terdaftar dalam program penyediaan MGS dengan merek MINYAKITA, akan kami fasilitasi percepatan sertifikasi SNI-nya,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here