Jakarta, Petrominer – Indonesia menjadi salah satu lokasi utama ekspansi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terafiliasi China sejak Presiden Xi Jinping pada tahun 2021 mengumumkan komitmen menghentikan pembangunan PLTU di luar negeri. Menurut laporan terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), kapasitas PLTU terkait Chna yang beroperasi di Indonesia mencapai 17,1 gigawatt (GW),
Laporan bertajuk “Five Years On: China Seeds Overseas Renewables Growth But Coal Ban Gaps Persist” itu mencatat, secara global sebanyak 61,5 GW proyek PLTU terkait China telah dibatalkan sejak komitmen tersebut diumumkan. Namun, 36,6 GW kapasitas PLTU terkait China tetap beroperasi di luar negeri hingga Juli 2026.
Indonesia mencatat kapasitas terbesar di antara negara yang dianalisis CREA, disusul Vietnam sebesar 3,8 GW dan Pakistan 3,4 GW. Ekspansi tersebut terutama terjadi pada pembangkit captive yang memasok kebutuhan listrik kawasan dan industri secara langsung.
Kapasitas PLTU captive terkait China di Indonesia meningkat dari 0,3 GW tahun 2021 menjadi 12,5 GW di tahun 2026. Angka 0,3 GW tidak memasukkan kapasitas yang telah beroperasi sebelum komitmen Presiden Xi, sehingga kenaikan tersebut mencerminkan tambahan kapasitas setelah tahun 2021.
Indonesia juga mencatat kapasitas PLTU terkait China dalam tahap konstruksi terbesar di antara negara yang dianalisis CREA. India dan Zimbabwe berada di posisi berikutnya.
Analis Industri CREA, Syahdiva Moezbar, mengatakan perkembangan tersebut antara lain berkaitan dengan kebijakan dan kebutuhan energi industri di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 membatasi pembangunan PLTU baru untuk jaringan listrik, tetapi masih memberikan pengecualian untuk proyek strategis nasional dan hilirisasi. Pengecualian ini turut membuka ruang bagi pertumbuhan PLTU captive untuk menopang ekspansi industri. Industri nikel dan aluminium menjadi salah satu pengguna utama pembangkit tersebut.
“Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan transisi energi Indonesia tidak dapat dilihat hanya dari sisi sumber pembiayaan atau asal investasi. Ekspansi hilirisasi Indonesia, seperti nikel dan aluminium, telah menciptakan kebutuhan energi yang besar,” kata Syahdiva.
Dia menambahkan, keterbatasan jaringan listrik dan pilihan sumber energi di sejumlah kawasan industri dapat mendorong ketergantungan pada PLTU captive. Karena itu, keterlibatan perusahaan China dinilai perlu dilihat bersama dengan perkembangan investasi industri, perencanaan energi, dan kebijakan hilirisasi.
Dari total 12,5 GW PLTU captive terkait China yang telah beroperasi di Indonesia, lebih dari 9 GW digunakan untuk sektor nikel. Sekitar 6 GW lainnya terkait dengan aluminium serta proyek yang memproduksi nikel dan aluminium, sedangkan kawasan industri menyumbang sekitar 2,7 GW.
Perusahaan swasta China mendominasi keterlibatan pada sektor nikel. Sementara itu, perusahaan China yang tercatat di bursa saham memiliki keterlibatan signifikan dalam proyek-proyek aluminium. Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) China juga terlibat dalam proyek PLTU captive di Indonesia, antara lain sebagai kontraktor rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC).
Di sisi lain, keterlibatan perusahaan China di Indonesia juga mencakup pengembangan energi terbarukan. CREA mencatat terdapat 13,6 GW proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan 8,2 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang melibatkan perusahaan China. Namun, sebagian besar proyek energi terbarukan tersebut masih berada pada tahap pra-konstruksi dan konstruksi. Kapasitas yang telah beroperasi baru sekitar 0,5 GW.
Perkembangan tersebut menunjukkan tantangan bagi pengembangan sistem energi di kawasan industri Indonesia. Ekspansi industri membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar, sementara pengembangan jaringan dan sumber energi terbarukan perlu mengejar pertumbuhan permintaan tersebut.
Pendiri dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan investasi China pada sektor mineral kritis perlu diarahkan untuk mendukung transisi energi. Salah satu langkah yang diusulkannya adalah mengganti PLTU captive dengan pembangkit energi terbarukan di kawasan industri.
“Jika Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah mineral kritis, maka investasi China harus turut menyediakan sumber pembangkit energi rendah karbon di setiap kawasan industri. PLN juga perlu membantu memperkuat jaringan transmisi agar energi terbarukan dapat masuk ke kawasan industri,” ujar Bhima.
Menurutnya, Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan yang mendorong investor, khususnya di sektor baja dan baterai, untuk menggunakan pembangkit listrik rendah karbon. Langkah ini penting untuk menjaga daya saing industri Indonesia di tengah meningkatnya perhatian pasar global terhadap jejak karbon.
Temuan CREA tersebut muncul bersamaan dengan peluncuran Rencana Lima Tahun ke-15 China. Dalam laporan itu, CREA mendorong China memperluas komitmen penghentian pembangunan PLTU luar negeri hingga mencakup pembangkit captive.
CREA juga merekomendasikan pembatalan atau pengalihan fungsi proyek PLTU luar negeri yang belum dibangun serta penyiapan jalur pensiun bagi pembangkit yang telah beroperasi. Pengembangan energi terbarukan di kawasan industri, kawasan industri rendah karbon, dan mekanisme pemantauan yang lebih transparan dinilai dapat mendukung target iklim sekaligus ketahanan energi.
Tinggalkan Balasan