Jakarta, Petrominer – Indonesia diperkirakan bakal membutuhkan dana transisi sebesar US$ 37 miliar untuk mempensiunkan 118 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubaranya lebih awal dan sejalan dengan target net zero emissions (NZE). Dana tersebut juga termasuk untuk menggantikan sisa nilai kesepakatan jual beli tenaga listrik (PPA).
Tidak hanya itu, program mempensiunkan PLTU batubara Indonesia pada tahun 2040 akan menghasilkan penghematan emisi sekitar 1,7 GtCO2, setara dengan hampir tiga tahun emisi tahunan Indonesia. Demikian temuan terbaru dari analisis lembaga think tank, TransitionZero yang berkedudukan di London, Inggris.
Seperti banyak negara berkembang lainnya, menurut TransitionZero, Indonesia telah menyatakan pentingnya pendanaan dari negara-negara maju untuk mendukung transisi energi bersih. Secara historis, paket pendanaan tersebut merupakan gabungan antara uang publik dari negara-negara donor, bank internasional dan dana moneter, serta keuangan swasta.
Skema pendanaan internasional bernama Just Energy Transition Partnership (JETPs) untuk Indonesia diharapkan dapat diumumkan pada G20 mendatang, berdasarkan skema pendanaan transisi energi yang bagi Afrika Selatan yang telah diumumkan pada KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow pada tahun 2021.
Analisis TransitionZero menemukan bahwa anggaran US$ 37 miliar diperlukan untuk membeli pembangkitan batubara masa depan hingga 10 tahun. Ini juga akan membuat Indonesia menghentikan PLTU batubara yang ada pada tahun 2040, lebih awal dari yang direncanakan.
Sebagai perbandingan, subsidi batubara Indonesia telah merugikan negara lebih dari US$ 10 miliar pada tahun lalu saja. Sementara proyek carbon capture, utilization and storage (CCUS) pertama di Indonesia, yaitu Vorwata CCUS BP, yang ditaksir mampu menangkap dan menyimpan 25 juta ton CO2, diperkirakan menelan biaya US$ 3 miliar.
Sektor ketenagalistrikan Indonesia bergantung pada batubara, dengan sekitar 70 persen listrik domestik dihasilkan dari batubara tahun 2021. Indonesia juga merupakan pengekspor batubara termal terbesar secara global. Selain itu, sektor ini mempekerjakan sekitar 250.000 orang, yang sebagian besar adalah pekerja berketerampilan rendah.
Namun, analisis tersebut menemukan bahwa mengganti PLTU batubara Indonesia dengan tenaga surya akan menciptakan lima pekerjaan baru untuk setiap hilangnya satu pekerjaan langsung di pembangkit listrik, dengan catatan bahwa peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang akan menjadi bagian penting dari rencana transisi.
Analisis tersebut juga mengidentifikasi sejumlah pembangkit batubara yang sesuai untuk program pensiun dini, berdasarkan faktor-faktor seperti biaya pensiun, dampak pada sistem jaringan yang ada, emisi gas rumah kaca, tekanan air, dan polusi udara. Termasuk di antaranya adalah PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan, PLTU Paiton di Jawa Timur, dan PLTU Banten Suralaya di Banten.
Jacqueline Tao, analis di TransitionZero, mengatakan sektor ketenagalistrikan Indonesia sangat kompleks dan energi terbarukan adalah industri yang baru lahir di negara ini. Untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan, analisis TransitionZero menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan dana transisi sebesar US$ 37 miliar untuk mendukung penutupan PLTU batubara, khususnya, untuk mengganti nilai pembangkit batubara yang kini beropeasi hingga 10 tahun ke depan.
“Pendanaan ini akan sejalan dengan target nol bersih Indonesia dan tujuan iklim internasional, serta akan mendukung Indonesia dalam upayanya untuk menghentikan penggunaan batubara lebih dini sesuai dengan mandat dalam Perpres 112/2022, serta lepas dari ketergantungan pada batubara,” ungkap Tao.
Secara khusus, temuan TransitionZero mengidentifikasi sejumlah pembangkit yang cocok untuk pensiun dini dan menyoroti potensi terciptanya pekerjaan di pembangkit listrik energi terbarukan yang akan menggantikan pembangkit batubara, di mana jumlah pekerjaan baru akan melebihi jumlah pekerjaan yang hilang akibat penutupan pembangkit batubara dengan rasio 6 banding 1.
