Penadatanganan Kesepakatan oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunardi dan President Freeport-McMoran Richard Adkerson, (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Pemerintah Indonesia bersama Freeport-McMoRan Inc., perusahaan induk dari PT Freeport Indonesia, telah menyepakati Pokok-Pokok Kesepakatan (Heads of Agreement/HoA) terkait proses peralihan sebagian kepemilikan saham Freeport Indonesia. Kesepakatan tersebut adalah bagian dari proses yang memungkinkan Pemerintah untuk memiliki 51 persen saham Freeport Indonesia.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Presiden dan Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc Richard Adkerson dan Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunardi di kantor Kementerian Keuangan, Kamis sore (12/7). Penadatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Sumarno dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya.

Inalum dan Freeport-McMoRan telah sepakat untuk melanjutkan program jangka panjang yang telah dan tengah dijalankan oleh Freeport Indonesia. Sebagai entitas bisnis Indonesia, Freeport Indonesia meyakini bahwa kesepakatan pokok tersebut akan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Dalam kesepakatan tersebut, para pihak menyepakati keberlangsungan operasi Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan mekanisme yang akan didetailkan lebih lanjut. Tercapainya kesepakatan ini akan menguatkan kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc.

Freeport Indonesia meyakini bahwa perpanjangan izin operasi akan memberikan jaminan bagi investasi bernilai miliaran dolar dan memberikan kepastian bagi seluruh pemegang saham Freeport Indonesia, karyawan, masyarakat Papua, pemasok dan kontraktor, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Freeport-McMoRan tetap berkomitmen untuk kesuksesan PTFI,” kata Richard Adkerson.

Dia juga menyatakan bangga dengan apa yang telah dicapai dalam lebih dari 50 tahun sejarah Freeport, dan sangat menantikan masa depan selanjutnya.

Status Pekerja

Freeport Indonesia menyambut baik kemitraan baru ini. Kesepakatan ini tidak berdampak pada status ketenagakerjaan karyawan Freeport Indonesia. Perusahaan akan tetap beroperasi dengan merujuk kepada rencana kerja yang telah ditetapkan.

Selama sekitar 50 tahun terakhir, Freeport Indonesia telah menjalankan kemitraan yang baik dengan Pemerintah Indonesia. Freeport Indonesia akan tetap beroperasi dengan standar tertinggi dan menjalankan operasinya secara bertanggung jawab, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berdampak bagi masyarakat setempat, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Perpanjangan operasi ini akan meningkatkan manfaat secara signifikan bagi Pemerintah Indonesia di masa mendatang. Dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, kami memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi US$ 60 miliar.

Selama 15 tahun terakhir, Freeport Indonesia telah memulai proses transisi dari operasi penambangan terbuka ke penambangan bawah tanah. Dalam proses tersebut, perusahaan ini telah menginvestasikan sekitar US$ 6 miliar untuk mengembangkan tambang bawah tanah dan berencana menambah investasi hingga miliaran dolar sebagai komitmen untuk memberikan manfaat bagi seluruh pemegang saham.

Penjelasan kepada media massa usai penandatangan kesepakatan Inalum dan Freeport-McMoran. (Petrominer/Sony)

Menurut Sri Mulyani, penandatanganan ini menjadi langkah strategis Pemerintah untuk mencapai kepemilikian mayoritas perusahaan pertambangan yang mengelola sumber daya alam oleh perusahaan Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara. Pemerintah telah menunjuk Inalum untuk melaksanakan pembelian saham Freeport Indonesia melalui Perseroan Khusus selaku pemegang saham mayoritas yang akan mendukung terhadap hal-hal yang bersifat strategis nasional.

Empat poin utama perundingan telah tuntas disepakati dan akan menjadi milestone pengembangan Freeport Indonesia ke depan.

Keempat poin tersebut adalah (a). Divestasi saham sebesar 51 persen untuk kepemilikan peserta Indonesia, sesuai Kontrak Karya dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba); (b) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 (lima) tahun; (c). Stabilitas penerimaan negara, sesuai Pasal 169 dalam UU Minerba, peralihan Kontrak Karya PTFI menjadi IUPK akan memberikan penerimaan negara yang secara agregat lebih besar daripada penerimaan negara melalui Kontrak Karya; dan (d) Perpanjangan Operasi Produksi 2 x 10 tahun, sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah PTFI menyepakati empat poin di atas, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun hingga tahun 2041.

Tambang Grasberg merupakan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar ke-2 di dunia, dengan potensi pengelolaan tambang mencapai lebih dari 30 tahun. Nilai tambah komoditi tembaga dapat terus ditingkatkan melalui pembangunan smelter tembaga dengan kapasitas 2-2,6 juta ton per tahun dalam lima tahun ke depan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here