Kantor KPK di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan.

Jakarta, Petrominer – PT Pertamina (Persero) meminta supervisi dan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan penyelesaian beberapa permasalahan dan kegiatan operasional serta bisnisnya selalu berada dalam koridor Good Corporate Governance (GCG).

Hal itu disampaikan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, M. Haryo Yunianto, saat bertemu dengan jajaran Manajemen KPK di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta, Selasa (23/6).

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip GCG, Pertamina perlu melibatkan instansi terkait termasuk KPK untuk membantunya agar terhindar dari benturan kepentingan pada kegiatan operasional dan bisnis.

“Kerjasama dengan KPK merupakan wujud komitmen Pertamina untuk menjalankan prinsip kejujuran, kehati-hatian dan transparansi. Karena Pertamina percaya bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya terlihat dari angka profit yang terus meningkat melainkan juga diukur dari perilaku-perilaku bisnis yang beretika,” ungka Haryo.

Menurutnya, sejumlah aktivitas bisnis yang perlu mendapat pendampingan dari KPK di antaranya adalah pengadaan minyak mentah, produk kilang dan LPG terkait turunnya harga minyak dan antisipasi terjadinya lockdown di negara-negara penghasil minyak mentah.

“Pertamina perlu pendampingan KPK agar dapat bertindak cepat menangkap momentum harga minyak, namun tetap berjalan dikoridor aturan hukum,“ jelas Haryo.

Selain itu, Pertamina juga mengharap adanya supervisi dari KPK dalam penyelesaian kontrak jangka panjang LNG (Liquefied Natural Gas) dengan sumber domestik maupun internasional yang terdampak karena keterlambatan beberapa proyek strategis nasional serta menurunnya kebutuhan sektor industri maupun kegiatan korporasi lainnya yang dianggap perlu menghadirkan supervisi dari KPK .

Melalui supervisi KPK, Pertamina juga berharap dapat menyelesaikan permasalahan aset lahan yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah atau masih dalam sengketa, akselerasi sertipikasi, serta penyelamatan atau pemulihan aset.

Apalagi, dalam rangka memenuhi target rencana jangka panjang perusahaan dalam hal pengembangan usaha hulu migas dalam dan luar negeri, Pertamina perlu melakukan pemilihan jasa penunjang untuk pelaksanaan inisiatif tersebut.

“Sejumlah pengadaan lahan untuk proyek-proyek kilang dan infrastruktur yang masih mengalami hambatan, serta pengadaan barang dan jasa juga perlu mendapat masukan sekaligus mendapatkan pendampingan dari KPK, agar penyelesaiannya lebih prudent, efisien dan efektif,” tegas Haryo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here