Jakarta, Petrominer – Pemerintah terus mendorong hilirisasi mineral guna memperkuat nilai tambah sumber daya alam. Namun, tanpa perencanaan energi yang matang, ekspansi industri pengolahan justru berpotensi memperbesar ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive berbahan bakar batubara.
Ekspansi sektor industri aluminium untuk mendukung agenda hilirisasi secara langsung telah memicu peningkatan kapasitas PLTU captive mencapai 9,8 gigawatt (GW). Langkah ini dikhawatirkan memperburuk lonjakan PLTU captive pada industri nikel yang menyentuh 31 GW, dan mengunci pertumbuhan industri nasional pada jalur berintensitas karbon tinggi.
Laporan terbaru Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mengungkapkan, kebutuhan listrik untuk seluruh rencana proyek alumina dan aluminium diperkirakan mencapai 229 terawatt hour (TWh). Angka ini setara hampir 64 persen dari total kapasitas PLTU on-grid dan off-grid pada tahun 2024. Saat ini, hampir 1,8 GW PLTU captive telah beroperasi untuk mendukung industri aluminium.
“Tambahan 8 GW akan dibangun untuk mendukung 32 proyek prospektif di provinsi-provinsi kaya bauksit dan pusat-pusat industri pulau terpencil baru di luar Jawa,” tulis CREA dalam laporannya berjudul “Indonesia’s Aluminium Downstream: Following nickel into captive coal boom,” yang diperoleh PETROMINER, Kamis (2/7).
Ekspansi pengolahan bijih bauksit menjadi aluminium bernilai tinggi didorong oleh keinginan pemerintah mencapai kedaulatan ekonomi. Namun, ekspansi besar-besar secara cepat ini justru mendorong industri aluminium mengulang kesalahan industri nikel, yakni bergantung pada PLTU captive. Apalagi, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 masih memberikan pengecualian bagi PLTU captive dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dari kewajiban pengurangan emisi.
“Ekspansi aluminium Indonesia mengikuti preseden berbahaya nikel, yang menunjukkan kurangnya perencanaan antisipatif untuk lokasi industri baru yang akan ditempatkan di dekat potensi energi bersih, atau dirancang untuk konektivitas jaringan di masa depan. Jika seluruh kapasitas yang direncanakan berjalan sesuai rencana, pengolahan aluminium hilir dapat menyebabkan ledakan penggunaan batu bara industri secara mandiri,” ujar Analis CREA, Katherine Hasan.
Padahal, menurut Katherin, lonjakan PLTU captive akan melemahkan target dekarbonisasi nasional, mengunci pertumbuhan industri pada jalur berintensitas karbon tinggi, serta membebankan biaya lingkungan dan kesehatan pada masyarakat. Pemerintah seharusnya mewajibkan proyeksi kebutuhan energi komprehensif pada tahap pengembangan awal, serta memprioritaskan integrasi dengan jaringan dan energi terbarukan captive, seperti air dan surya, bukan batubara.
Data menunjukkan sekitar 75 persen dari semua proyek alumina dan aluminium domestik merupakan dukungan investasi China. Temuan ini dinilai bertentangan dengan narasi kedaulatan ekonomi yang diusung pemerintah dan menimbulkan pertanyakan terkait realita transfer teknologi bagi tenaga kerja lokal.
Total kapasitas alumina Indonesia diproyeksikan meningkat empat kali lipat dari 7 juta ton tahun 2025 menjadi 32,5 juta ton pada tahun 2030, dan hampir seluruhnya didorong oleh alumina kelas peleburan (Smelter-Grade Alumina/SGA). Sebaliknya, alumina kelas kimia (Chemical-Grade Alumina/CGA) tetap stagnan di angka 300 ribu ton. Ini menunjukkan investasi masif berfokus pada produk logam primer dibandingkan produk bernilai tinggi.
Apabila seluruh proyek terealisasi, permintaan bahan baku domestik akan meroket dari 14 juta menjadi sekitar 65 juta ton bijih bauksit setiap tahun. Dengan skenario tersebut, cadangan bauksit terbukti Indonesia yang saat ini mencapai 1 miliar ton berisiko habis dalam waktu kurang dari 12 tahun.
Sementara Analis Industri CREA, Syahdiva Moezbar, mengungkapkan bahwa ini menunjukkan kenyataan di lapangan justru bertentangan dengan klaim hilirisasi aluminium untuk kedaulatan ekonomi.
Menurut Syahdiva, ekspansi yang tidak terkendali justru dapat menciptakan kerentanan baru terkait keamanan sumber daya dan pasokan energi. Risiko ini diperparah oleh ketergantungan yang sangat besar pada investasi asing terutama dari China, serta dominasi tenaga kerja kontrak.
“Untuk melindungi industri dan mengurangi dampak lingkungannya, pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang sedang berjalan transparan, berdasarkan penilaian realistis terhadap cadangan dan pasokan bijih, dan mencakup rencana energi terintegrasi yang menghindari ketergantungan pada energi berbasis fosil,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan