Ilustrasi pekerja perempuan di sektor ekstratif.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah mendorong perusahaan industri ekstraktif berbuat lebih banyak untuk bekerja menuju kesetaraan gender dan realisasi hak-hak perempuan. Untuk itu, semua pihak diharapkan mempunyai kesamaan pandangan terhadap pengarusutamaan kesetaraan gender dalam industri ekstraktif.

Apalagi, sejumlah penelitian menunjukkan integrasi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan perusahaan dan pemerintah dapat membawa hasil positif  termasuk dalam  sektor ekstraktif.

“Peningkatan keragaman dan inklusi gender dalam industri ekstraktif dapat  memperluas, bahkan meningkatkan  produktivitas pekerja, keselamatan, pengurangan ketegangan sosial serta peningkatan kualitas hidup,” ujar Ketua Harian Forum Multistakeholder Group (MSG) EITI Indonesia, Sampe L Purba, dalam Webinar Dialog Kebijakan EITI Indonesia bertajuk “Menyoal Kesetaraan Gender dalam Industri Ekstraktif, Sudah Sejauh Mana?” Senin (21/11).

Menurut Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kementerian ESDM ini, tema pengarusutamaan gender dalam sektor ekstraktif sangat relevan dan kontekstual. Pasalnya, dalam pelaksanaan Presidensi G-20 yang baru saja berlangsung dan menghasilkan Bali Leaders Declaration, ada poin menyangkut komitmen gender equality and woman empowerment atau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, Standar EITI 2019 juga banyak menginisiasi  gender responsif.

Webinar menghadirkan empat narasumber, yaitu Emanuel Bria, Asia Account Officer Sekretariat EITI Internasional;  Rina Rudd, Chairperson Exploration Committee IPA; Ayi Ruhiat Sukartin,  Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;  dan   Astrid Debora Meliala, Anggota MSG EITI Indonesia, Peneliti Senior Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).

Dalam paparannya, Emanuel menyampaikan empat requreiment terkait pengarusutamaan gender dalam Standar EITI 2019. Yakni, partisipasi perempuan dalam MSG (Persyaratan 1.4),   data ketenagakerjaan terpilah gender (Persyaratan 6.3), dialog publik (Persyaratan 7.1)-MSG bisa mengakses data dan mendiskusikan terkait gender, serta hasil dan dampak responsif (7.4).

Menurutnya, keempat requreiment ini dapat menjadi acuan pengarusutamaan gender di sektor ekstraktif.

Sementara Ayi Ruhiat menjelaskan tentang pekerja sektor pertambangan yang masih didominasi laki-laki. Secara persentase, tenaga kerja perempuan pada perusahaan organik sebesar 9,7 persen dan 4,6 persen pada usaha jasa pertambangan.

Meski begitu, dia menyebutkan peran perempuan pada sektor pertambangan sudah berada pada setiap  jabatan, mulai jabatan tidak terampil sampai jabatan manajemen seperti Board of Directors dan manajer. Penyerapan terbesar tenaga kerja perempuan paling tinggi berasal pada klasifikasi jabatan administrasi sebesar 36,5 persen. Sementara kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan operator alat pada kegiatan pertambangan merupakan penyerapan tenaga kerja terendah dengan penyerapan sebesar 4,9 persen.

Data lebih rinci dipaparkan Rina. Berdasarkan riset McKinsey (2019), ungkapnya, secara global perempuan  yang bekerja di industri migas hanya 15 persen dari total tenaga kerja, perempuan di entry level hanya 33 persen, dan  perempuan di level kepemimpinan hanya 10 persen.

Lebih lanjut, Rina menyampaikan riset lebih baru yang menunjukkan tren peningkatan peran perempuan di industri migas. Setidaknya, hal tersebut tecermin dari riset Copas (2021) yang menyebutkan perempuan di industri migas sudah mencapai  25 persen  dari total tenaga kerja, perempuan di entry level 27 persen dan perempuan di level kepemimpinan mencapai 17 persen.

“Sebenarnya sudah sejak lama perusahaan migas menanamkan inisiatif kesetaraan gender dan saat ini tengah fokus pada  pengembangan karir karyawan perempuan sehingga dapat mencapai kesetaraan di posisi leadership,” ungkapnya.

Rina, yang juga menjabat  sebagai  General Manager Husky Liman Limited, mengatakan berbagai usaha terus dilakukan agar dapat menarik perempuan bekerja dan mengembangkan karir di sektor migas.

Pembicara terakhir, Astrid menjelaskan beberapa pekerjaan rumah pengimplementasian pengarusutamaan gender di sektor ekstraktif.  Untuk Pemerintah, pekerjaan rumahnya mengawasi pelaksanaan kewajiban pengarusutamaan gender  yang telah  dimandatkan regulasi, termasuk insentif dan disinsentif serta mewajibkan perusahaan memasukkan isu gender dengan indikator yang tepat dalam berbagai kewajiban pelaporan. Sementara pekerjaan rumah perusahaan yaitu mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan perspektif perempuan dan  menyediakan lingkungan yang supportif dan inklusif gender.

“Selanjutnya bagi masyarakat sipil selalu aktif  menyuarakan isu kesetaraan gender mulai dari tingkat tapak hingga level kebijakan, termasuk memasukkan isu gender dalam berbagai laporan inisiatif,” ujarnya.

Dalam sambutan penutup webinar, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Agus Cahyono Adi, menyampaikan bahwa Pemerintah sangat menghargai dan menjunjung tinggi peran dan  partisipasi kaum perempuan dalam sektor ekstraktif. Oleh karena itu, pemerintah mendukung setiap inisiatif pengarusutamaan gender di sektor ekstraktif.

“Semoga webinar ini dapat menunjukkan kiprah dan partisipasi perempuan dalam sektor ekstraktif yang terus meningkat,”  ujar Agus Cahyono.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here