Area panasbumi Kamojang di Bandung, Jawa Barat

Jakarta, Petrominer — Penolakan terhadap rencana akuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PT PLN (Persero) kian gencar. Kali ini disampaikan oleh Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijana menyatakan menolak keras rencana PLN mengakuisisi PGE. Terlebih, ada aroma intervensi pejabat pemerintahan terkait dengan rencana tersebut.

Menurut Azam, sesuai UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, hanya organ perseroan yang boleh mengatur perseroan. Organ perseroan tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi.

“Jadi, selain ketiga organ tersebut, dilarang turut campur urusan perseroan. Siapapun dilarang melakukan intervensi, termasuk pejabat kementerian sekalipun. Apalagi memerintahkan direksi untuk ini dan itu, termasuk mengakuisisi PGE. Jika itu terjadi, berarti sudah melanggar UU tersebut,” kata Azam, Jum’at (5/8).

Dia mengaku khawatir ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan rencana akuisisi tersebut. Karena dengan akuisisi, dipastikan pihak tersebut akan meraup untung besar dalam kondisi harga produksi geothermal seperti saat ini.

Dugaan bahwa ada pejabat bermain memang beralasan. Karena dalam pandangan Azam sendiri, sangat aneh jika saat ini PLN ingin mengakuisisi PGE. Pasalnya, hingga saat ini saja, banyak persoalan yang belum diselesaikan PLN. Berdasarkan catatan Komisi VI, kinerja BUMN listrik ini memang kurang bagus. Bukan saja terkait proyek 35 Ribu MW, untuk proyek lain pun PLN banyak bermasalah.

“Jaringan belum selesai, pembangkitnya tidak diurus. PLN ngurus pekerjaan mereka sendiri yang di atas tanah saja belum selesai. Lalu mengapa tiba-tiba ingin mengakuisisi PGE? Ini kan aneh,” tegasnya.

Azam memberi salah satu contoh, ketika Komisi VI berkunjung ke Ternate. Ketika itu Wakil Gubernur Maluku Utara, M Natsir Thaib, berkeluh kesah. Pasalnya, meski banyak investor berminat membangun pembangkit di Maluku Utara, namun justru dihalangi-halangi oleh PLN.

“Padahal, di Halmahera Utara listrik masih sering byar pet, dua jam nyala delapan jam mati,” katanya.

Menurut Azam, PLN sebaiknya berkonsentrasi pada tugas pokoknya. Jangan semua ingin dikuasai. Jangan-jangan setelah itu mereka meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal, hingga saat ini PMN yang diberikan kepada PLN sudah sangat tinggi. Jika pada 2015 PLN menerima PNM sebesar Rp5,3 triliun, tahun ini mereka menerima Rp10 triliun. Dan angka tersebut termasuk sangat tinggi.

Likuiditas Perusahaan

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi VI Aryo Djojohadikusumo. Dia juga mempertanyakan rencana akuisisi PLN terhadap PGE. Padahal akuisisi tersebut justru akan menghabiskan likuiditas perseroan, sedangkan di sisi lain masih banyak pekerjaan mereka yang terbengkalai.

“Sangat tidak masuk akal. Itu akan menghabiskan aset untuk sesuatu yang bukan tanggung jawab PLN. Karena tanggung jawab PLN sebenarnya adalah memastikan listrik sampai ke daerah,” katanya.

Menurut Aryo, lebih baik PLN mempergunakan likuiditas modalnya untuk menambah jaringan. Sebagai contoh di DKI Jakarta saja, saat ini PLN masih kekurangan 50 travo lebih. Jadi, meski daya setrum DKI mengalami surplus 40 persen, tetap saja di ibukota tegangan kerap tidak stabil.

“Jadi, daripada untuk mengakuisisi, lebih penting dan mendesak untuk membebaskan lahan dan bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk menambah travo jaringan,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Pusat kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno Salamuddin Daeng menduga, rencana pengambilalihan anak perusahaan PT Pertamina(Persero) oleh PLN merupakan upaya untuk menyingkirkan pertamina dari Industri energi dan sekaligus melemahkan Pertamina dalam persaingan dengan perusahaan energi lainnya.

“Sebagaimana diketahui bahwa energi geotermal merupakan energi masa depan yang menjadi sasaran incaran investor swasta baik nasional maupun asing,” ungkap Daeng.

Dia mengkhawatirkan aset PGE akan menjadi bancakan swasta dengan menggunakan tangan PLN. Menurutnya, proyek 35 ribu megawatt bertumpu pada penguasaan sektor swasta terhadap pembangkit listrik melalui strategi Independent Power Producer (PPP) atau dikenal dengan pembangkit listrik swasta.

“Cepat atau lambat aset yang berasal dari PGE akan berpindah ke tangan swasta,” ujarnya.

Pengambilalihan aset PGE oleh PLN, kata Daeng, juga akan menjadi alat bagi PLN dalam menumpuk utang baru dalam rangka menambal utang lama. Aset PLN telah digelembungkan untuk menumpuk utang. Bayangkan tahun 2014 Asset PLN senilai Rp539 triliun tiba tiba meningkat menjadi menjadi Rp1.227 trilun.

“Angka yang sulit diterima akal sehat,” tegas Daeng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here