Rapat Dengar Pendapat (RDP) PLN dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/6).

Jakarta, Petrominer – PT PLN (Persero) mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk mendapatkan suntikan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun pada tahun 2023. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional 100 persen dan juga meningkatkan kehandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengapresiasi dukungan Komisi VI atas dana PMN ini. Menurutnya, upaya untuk bisa membuat akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat perlu terus dilakukan.

“PMN ini akan direalisasikan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat, dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan),” ujar Darmawan Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/6).

Dia menjelaskan, pengajuan PMN Rp 10 triliun tersebut akan dialokasikan sebanyak Rp 2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali dengan pembangunan infrastruktur.

Sebanyak Rp 4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan. PLN juga menganggarkan Rp 3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.

Saat ini, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi. Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 25-45 juta per pelanggan. Hal ini dinilai membuat pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.

Sementara itu, kucuran PMN sejak tahun 2020 sudah diserap oleh PLN mencapai Rp 4,7 triliun hingga triwulan pertama tahun ini. Realisasi ini mencapai 95 persen dari total dana PMN yang telah diterima PLN.

Sedangkan realisasi PMN tahun 2021 hingga triwulan pertama tahun ini sudah terserap Rp 4 triliun atau 80 persen dari total dana PMN yang sudah diterima.

“Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat dan pengembangan jaringan transmisi untuk perluasan pelayanan listrik desa,” ujar Darmawan.

Rasio Elektrifikasi

Dalam peningkatan rasio elektrifikasi dan pencapaian energi berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, hingga tahun ini PLN sudah melakukan aksi korporasi sebesar Rp 196,8 miliar untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi 100 persen.

Saat ini, PLN mencatat realisasi rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,5 persen, di mana untuk bisa mencapai 100 persen masih membutuhkan tambahan biaya sebesar Rp 17,96 triliun. Dengan rincian untuk wilayah Jawa Madura Bali sebesar Rp 2,03 triliun, wilayah Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp 9,93 triliun, dan Wilayah Sulawesi Maluku Nusa Tenggara dan Papua membutuhkan Rp 6 triliun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here