Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Beragam cara dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Seperti yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui bonus tandatangan dalam pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas).

Melalui aturan terbarunya, Menteri ESDM Ignatius Jonan menetapkan tidak ada batas atas besarnya bonus tandatangan yang akan dibayarkan oleh Kontraktor ke Negara untuk blok migas yang akan berakhir kontrak kerjasamanya dan akan dikelola lagi. Kebijakan ini menghapus aturan sebelumnya yang membatasi bonus tandatangan maksimal US$ 250 juta. Dengan begitu, penerimaan negara diharapkan bisa lebih besar lagi.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya. Permen terbaru ini ditandatangani Jonan pada 7 Mei 2018 lalu.

Pada peraturan terbaru ini, terdapat perubahan pada ketentuan pasal 12 mengenai besaran bonus tandatangan. Disebutkan bahwa bonus tandatangan paling sedikit sebesar US$ 1 juta, dan tidak ada besaran paling banyak. Sementara itu di pasal 12 aturan lama, batas bonus tandatangan dipatok paling sedikit US$ 1 juta dan paling banyak US$ 250 juta.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, dengan tidak adanya batas atas memungkinkan negara pendapat penerimaan negara lebih besar. “Perubahan itu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada kegiatan usaha hulu migas dengan mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara,” kata Agung seperti dikutip berita website Kementerian ESDM, Senin (21/5).

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 23/2013, sebagaimana diubah dengan Permen ESDM Nomor 28/2018, ditetapkan bahwa pengelolaan blok migas yang kontraknya berakhir dapat dilakukan melalui perpanjangan oleh kontraktor eksisting, pengelolaan oleh Pertamina, pengelolaan bersama antara kontraktor dan Pertamina serta di lelang.

“Yang terpenting dalam pengelolaan blok migas terminasi adalah program kerja untuk kelanjutan pengelolaannya harus dijaga kualitasnya, baik dari aspek kemampuan teknis maupun finansial, dan harus tetap memberikan hasil yang lebih besar bagi negara. Kalau hasilnya lebih besar, penerimaan negara juga lebih baik, manfaat untuk negara juga makin besar,” jelas Agung.

Dalam rangka penetapan pengelolaan blok migas terminasi dapat dibentuk tim yang beranggotakan wakil dari Kementerian ESDM dan instansi lain yang terkait. Tim tersebut akan melakukan evaluasi dan penilaian besaran bonus tandatangan terhadap pengelolaan blok migas terminasi selanjutnya. Besaran bonus tandatangan tersebut ditetapkan menggunakan formula yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here