PLTA Cirata, Jawa Barat

Jakarta, Petrominer – Pemerintah diyakini masih menghadapi dilema dalam upaya membangun kelistrikan nasional berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Pasalnya, listrik yang harganya terjangkau justru mengandalkan sumber energi fosil. Sementara sumber energi terbarukan butuh biaya besar.

“Saya bisa memahami dilema yang dihadapi Pemerintah tersebut,” ujar Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa Mulyana, Selasa (2/7).

Saat ini, menurut Iwa, listrik yang harganya terjangkau masih mengandalkan batubara. Sementara listrik yang tenaganya menggunakan air ataupun energi panas bumi (geothermal) sebenarnya bisa diandalkan namun banyak kendalanya. Tidak hanya itu, pembangunannya juga membutuhkan biaya besar.

Solar cell dan angin tidak berkesinambungan, dan bersifat intermiten, sehingga PLN harus tetap menyiapkan pembangkit lainnya. Untuk itu, diperlukan juga back up pembangkit lain sebagai power based,” jelasnya.

Dengan demiikian, energi yang tadinya murah bisa menjadi tidak murah lagi. Pasalnya, harus mendapat dukungan dari sistem pembangkit lain. “Alhasil, harga akhirnya juga tidak ketemu antara yang diinginkan pemerintah dengan kondisi pasar,” ujar Iwa yang baru saja dikukuhkan sebagai Ketua STT-PLN periode 2019–2023.

Di lain sisi, Pemerintah Indonesia wajib terus terlibat aktif memenuhi Paris Agreement melalui pelaksanaan berbagai kebijakan seputar Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengontrol konsumsi energi masyarakat, sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Wanhar, untuk mendukung pengembangan EBT dan memenuhi tercapainya Bauran Energi 23 persen sesuai dengan kebijakan energi nasional di tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan, antara lain:

  • Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
  • Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
  • Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan RUPTL PLN 2019-2028, Diktum Kelima berbunyi : Untuk mendorong percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan, dapat dilakukan penambahan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi terbarukan di luar rincian RUPTL PLN 2019-2028 sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik setempat.

Komitmen komposisi EBT untuk bauran energi tersebut akan dipenuhi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 10,4 persen, serta Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) dan EBT lainnya sebesar 12,6 persen.

“Melalui RUPTL 2019-2028 PT PLN (Persero), Kementerian ESDM telah menginstruksikan PLN agar terus mendorong pengembangan energi terbarukan. Dalam RUPTL terbaru ini, target penambahan pembangkit listrik dari energi terbarukan hingga tahun 2028 adalah 16.765 MW,” paparnya.

Menurut Wanhar, peluang Pengembangan EBT di Indonesia masih terbuka lebar, di mana terdapat sejumlah kondisi yang memperlihatkan peluang tersebut, antara lain rasio elektrifikasi di daerah Timur Indonesia masih bisa ditingkatkan; harga solar panel yang akan semakin kompetitif; pembangunan PLTB skala kecil yang cocok untuk daerah kepulauan; serta masih melimpahnya feedstock untuk biomass/biogas di beberapa daerah.

Selain itu masyarakat juga masih terlibat dalam penyediaan feedstock; masih digunakannya teknologi mesin diesel berbahan bakar nabati (BBN); proyek hidro masih efisien sehingga tarif di sekitar BPP dapat diterima; perjanjian jual beli tenaga listrik panas bumi dilakukan setelah ada cadangan terbukti/hasil eksplorasi; serta peningkatan penerasi EBT dilakukan dengan smart grid dan control system.

RUU EBT

Terkait target tersebut, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). RUU ini menjadi langkah untuk bisa segera meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil, dan beralih ke EBT, di antaranya geothermal.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Ridwan Hisyam, materi RUU EBT sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan diharapkan sudah mulai dibahas oleh para anggota DPR baru bulan Oktober 2019 nanti.

“Sementara sebelum undang-undang itu ada, sebaiknya Kementerian ESDM lebih fokus mendorong program-program EBT,” tegas Ridwan berharap.

Namun begitu, pengembangan EBT juga menghadapi beberapa tantangan. Seperti BPP di beberapa wilayah Indonesia yang relatif rendah, padahal harga keekonomian pembangkit EBT umumnya di atas BPP. Beberapa daerah memiliki install capacity yang kecil sehingga pembangkit EBT intermittent (PLTS dan PLTB) hanya mendapatkan porsi/kuota megawatt (MW) yang kecil.

Sebaliknya, ada juga daerah yang sulit menerima EBT karena alasan sudah terjadi over supply. Tidak hanya itu, daerah yang memiliki potensi energi yang baik relatif sedikit, namun dengan harga merujuk ke BPP dirasa kurang menarik bagi pengembang. Di luar itu, biaya eksplorasi (PLTP) untuk drilling cukup besar, sementara rasio tingkat keberhasilannya kecil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here